Kala Mahfud MD Kembali ke Papua
Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) memang menjadi isu sentral di Papua, yang kerap disuarakan khususnya oleh kalangan masyarakat Sipil. Karena itu, pesan Menko Polhukam kepada para anggota pasukan TNI dan Polri memiliki makna penting dan strategis karena pemerintahan Jokowi sejak awal telah memilih pendekatan kesejahteraan dalam membangun Papua. Itu sebabnya, dalam menangani masalah kemanan dan ancaman separatis di wilayah ini, pendekatan hukum harus menjadi pilihan, seperti arahan Mahfud kepada pasukan hari itu.
Meski demikian, di mata Menko Polhukam, peran TNI dan Polri di Papua tidak bisa ditawar. Tidak berlebihan bila mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dengan seksama mendengarkan dan mencatat berbagai masukan para perwira yang mewakili tiga matra ini, yaitu darat, laut dan udara.
“Yang ingin memberikan penjelasan dan klarifikasi nanti saja di Jakarta. Saat ini saya hanya ingin medengarkan problem dan menerima masukan” ujar Mahfud kepada rombongan dari Jakarta. Menko Polhukam tampaknya sungguh-sungguh ingin agar forum terbatas itu bicara secara terbuka supaya kelak bisa ditemukan penyelesaian yang komprehensif di Papua.
Mendagri Tito Karnavian menambah nilai strategis forum ini. Tampil dengan paparan yang lebih teknis strategis, mantan Kapolda Papua ini seperti menyelami kondisi dan perasaan para anggota pasukan. Sang jenderal tampil satu bahasa dengan para perwira di medan operasi itu. “Karena saya pernah di situ, di posisi yang sama dengan bapak-bapak sekarang” ujar Tito yang pernah selama dua tahun sukses menjadi Kapolda Papua.
Dengan seksama Tito membaca kondisi pasukan, menggambarkan peta dan karakteristik wilayah, pola serangan lawan, hingga para aktor yang bermain dulu dan sekarang. Ia seperti masih menjabat sebagai pengendali ketertiban dan keamanan di wilayah itu. Ini membuat Pangdam Cenderawasih dalam paparannya beberapa kali tanpa sadar menyapa Mendagri Tito dengan sebutan Kapolri.
Mahfud dan Tito juga menekankan perhatian besar pemerintah dan Presiden Jokowi kepada Papua dan warga Papua. Instruksi Presiden (Inpres) sedang dipersiapkan, yang akan menjadikan pembangunan di Papua tidak hanya cepat tapi juga terintegrasi. “Dengan dikomando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan di Papua nanti akan semakin terencana, terarah, dan terkoordinasi dengan baik” ujar Menko Polhukam.
Papua juga akan tetap istimewa dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang dana Otsus Papua dengan sejumlah revisi untuk menjadi sebuah undang-undang baru. “Pak Paulus Waterpau yang asli Papua bisa menjadi Gubernur di daerah lain seperti Sumatera Utara. Tapi saya dan pak Mahfud, jangankan menjadi Gubernur Papua, berpikir pun tidak boleh” seloroh Mendagri tentang keistimewaan yang dimiliki Papua.
Rizal Mustary,
Staf Khusus Menko Polhukam
(Fetra Hariandja)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
