Tuai Kontroversi, KPU Bakal Atur Konser Musik via Daring saat Pilkada
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur jenis kampanye dalam bentuk lain, seperti konser musik salah satunya, tidak diperbolehkan lagi dilakukan secara langsung. Sebagai gantinya, kegiatan kampanye ini akan dialihkan semuanya secara daring.
Rencana ini merupakan salah satu poin usulan yang disampaikan KPU kepada pihak pemerintah pada saat rapat koordinasi khusus (Rakorsus) yang digelar di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 18 September kemarin. Diketahui, salah satu yang dibahas tentang wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelaksanaan Pilkada serentak.
"Kampanye dalam bentuk lain (rapat umum, kegiatan kebudayaan, olah raga, perlombaan, sosial) sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Pasal 63 Ayat (1) huruf g, hanya dibolehkan secara daring," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9/2020).
Baca Juga: KPU Usul Pilkada 2020 Terapkan Kotak Suara Keliling
Dia melanjutkan, jika usulan ini tidak bisa diakomodir dalam Perppu, KPU tetap akan berusaha mengubah aturan atau regulasi tersebut. Dengan harapan, memastikan protokol kesehatan Covid-19 bisa benar-benar diatur dalam sebuah regulasi.
