SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat menganalisis dan mempertimbangkan usulan sejumlah pihak tentang penundaan Pilkada Serentak 2020. Jika dipaksakan, Pilkada Serentak di tengah pandemi saat ini memang sangat berbahaya.
Sebelumnya, usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 terus digaungkan. Setidaknya, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.
"Iya, silakan dari kementerian, pemerintah pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini sangat berbahaya," kata Ganjar, Senin (21/9/2020).
Menurut Ganjar, penundaan Pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Untuk itu, KPU, Bawaslu, atau Kemendagri mesti duduk bersama untuk membicarakan permasalahan ini berdasarkan data yang ada.
"Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya," tegasnya.