Divonis 6 Tahun Penjara, Mantan Wali Kota Medan Ajukan PK

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Rabu 23 September 2020 21:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 23 608 2282701 divonis-6-tahun-penjara-mantan-wali-kota-medan-ajukan-pk-livPuG5nzP.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

MEDAN – Mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas kasus suap yang membuatnya divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subside 4 bulan penjara. Kasus yang menjeratnya adalah suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Informasi yang dihimpun, pengajuan PK tersebut sudah diajukan Eldin ke Pengadilan Negeri Medan pada 18 Agustus 2020 lalu.

Humas Pengadilan Negeri Medan, Immanuel Tarigan saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Ia mengaku pihaknya sudah memproses pengajuan PK tersebut dengan menunjuk hakim serta panitera pengganti yang akan menangani sidang PK tersebut.

“Iya benar. Majelis hakim dan panitera penggantinnya sudah ditetapkan. Nanti sidang dipimpin Pak Mian Munthe. Sidang perdana akan dilakukan pada 30 September 2020,” sebut Immanuel, Rabu (23/9/2020).

Diketahui sebelumnya, Tengku Dzulmi Eldin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan. Hakim juga menghukum Eldin dengan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Vonis terhadap Eldin dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Abdul Azis pada persidangan yang digelar 11 Juni 2020 lalu.

Ia dihukum karena berdasarkan pemeriksaan di pengadilan, dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Baca Juga : Hujan Es Melanda Sebagian Wilayah Bogor, Warga: Kayak Ditimpuk Batu

Eldin terbukti telah melakukan perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yakni berjumlah Rp2.155.000.000 dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pejabat Eselon II Pemkot Medan juga kepala BUMD.

Perbuatan Eldin dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini