Kampanye Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Siap-Siap Dibubarkan Polisi

Avirista Midaada, Okezone · Jum'at 25 September 2020 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 25 512 2283605 kampanye-melanggar-protokol-kesehatan-covid-19-siap-siap-dibubarkan-polisi-lNT4ZXJvaP.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

MALANG - KPU Kabupaten Malang tengah menyiapkan aturan kampanye terbuka, setelah penetapan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Saat ini, para komisioner masih mempelajari lebih lanjut mengenai PKPU terbaru tersebut.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Marhaendra Mahardika. “Kami baru menerima PKPU nomor 13 kemarin pagi. Saya belum merinci secara mendalam, masih kita pelajari bersama," ucapnya kepada Okezone, Jumat (25/9/2020).

Mahardika menyatakan, dalam aturan terbaru, kampanye terbuka dibatasi maksimal 50 orang. "Kebanyakan akan lebih secara daring (dalam jaringan, online). Sebelumnya 50 orang, saya periksa lagi, tapi pastinya tidak lebih dari itu," ucapnya.

Baca juga: Tunjuk 137 Pjs Kepala Daerah, Kemendagri: Salah Satu Tugasnya Tangani Covid-19

Sanksi tegas akan diberikan terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang tak mematuhi protokol kesehatan Covid-19. "Di PKPU sekarang ada aturan sanksinya," ujar dia.

PKPU Nomor 13 tahun 2020dikeluarkan KPU pusat pada 23 September 2020. Pada pasal 88 C Ayat 2, setiap calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 bisa dibubarkan dan dihentikan kampanye, termasuk konser musik yang diadakan penyelenggara pemilu dan paslon.

Terpisah, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengaku telah menyampaikan tegas ke sejumlah penyelenggara pemilu, mulai KPU hingga tingkat PPS, termasuk ke kontestan pilkada dan timnya. Merka diminta etap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada 2020.

Baca juga: Satgas Covid-19 Peringatkan Paslon Pilkada 2020 Jangan Buat Kerumunan

"Kita benar-benar mengimbau, kegiatan kampanye yang melibatkan rapat umum terbuka, tertutup, debat publik, ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU harus benar-benar dilaksanakan. Sesuai dengan batasan jumlah orang, jaga jarak, termasuk penerapan protokol kesehatan dilaksanakan," ujar dia.

Hendri juga tak segan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu dan calon kepala daerah, beserta timnya bila masih membandel.

"Kalau ada pelanggaran, atau temuan yang tidak sesuai, dan sudah diingatkan tidak dilaksanakan, kita dari semua akan memonitor, dan mengambil tindakan sesuai dengan eskalasi pelanggaran yang dilakukan," terangnya.

Bila berkali-kali diingatkan belum juga dipatuhi, Hendri menegaskan akan membubarkan setiap aktivitas tahapan pilkada yang melibatkan banyak orang, tanpa menerapkan protokol kesehatan.

"Kita dari satgas, gugus tugas, dan hasil dari Bawaslu, akan kita bubarkan kalau mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu termasuk dengan KPU, PPK, untuk memastikan protokol kesehatan menjadi hal utama yang harus dilaksanakan pada masa tahapan," ucapnya. (qlh)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini