Obrolan Ganjar dengan Pelajar yang Ditangkap Polisi

Taufik Budi, Okezone · Kamis 08 Oktober 2020 03:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 08 512 2290173 obrolan-ganjar-dengan-pelajar-yang-ditangkap-polisi-CvoeGKpmZb.jpg Ganjar Pranowo berbincang dengan pelajar yang ditangkap polisi (Foto : Okezone.com/Taufik Budi)

SEMARANG - Sejumlah pelajar dan buruh ditangkap polisi karena diduga menjadi provokator saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang. Unjuk rasa berakhir ricuh dan dibubarkan polisi dengan menembaki gas air mata.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) menjelang larut malam. Ganjar datang sendirian sekira pukul 22.00 WIB untuk menjenguk para buruh dan siswa yang berada di sana.

Kepada Ganjar, para siswa yang diamankan itu dengan polosnya mengaku hanya ikut-ikutan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng, siang tadi. Mereka pun tak mengetahui pasti tentang tuntutan demontrasi.

“Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa,” kata para siswa itu saling sahut saat ditanya Ganjar.

Ada juga yang mengaku ikut-ikutan demo karena kebetulan. "Saya habis UTS melipir ndilalah saja Pak," katanya.

Ganjar mengatakan, aksi demo yang merusak sebenarnya bisa dihindari jika mau mengedepankan komunikasi. Dia terutama prihatin pada siswa SMA/SMK yang turut terlibat, padahal mereka tidak tahu substansi aksi unjuk rasa.

“Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi, sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” ucap Ganjar.

Baca Juga : Korsel Bahas RUU Izinkan Praktik Aborsi

Dia menjelaskan, sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi dan desiminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Omnibus Law tersebut. Jika sejak awal, dilakukan maka keributan seperti di Semarang ini tidak sampai terjadi terlebih hingga melibatkan siswa SMA/SMK.

“Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya judicial review aja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan,” ujarnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini