Pilkada, kata dia, juga belum berbasis gagasan dan program, sehingga kontestasi lebih mengandalkan hal-hal yang bersifat artifisial atau yang simbolik. Praktik mahar politik juga belum mampu dihilangkan. Padahal, praktik ini berpotensi melahirkan tindak korupsi calon kepala daerah yang terpilih.
Titi juga menyoroti jumlah calon kepala daerah tunggal meningkat setiap tahun. Di Pilkada 2020, setidaknya sudah ada 25 calon tunggal.
"Padahal kalau kita tahu seharusnya Pilkada itu kan betul betul merefleksikan representasi warga, tapi dengan adanya calon tunggal ada keterputusan dan hambatan di dalam mencapai tujuan di dalam konsep hasil," tutur dia.
Dinasti politik juga masih terjadi di Pilkada. Padahal, fenomena ini berpotensi memperlemah partai dan melahirkan tindakan korup.
Persoalan terakhir yakni berita bohong (hoaks) dan disinformasi yang semakin menguat. Fenomena ini, menurut dia, justru menyebabkan keterbelahan masyarakat.
"Sehingga kontrol kepada pemerintahan terpilih tidak berbasis program tidak berbasis kinerja tapi bersasis sentimen emosional," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.