Saad Hariri Kembali Dipilih Sebagai Perdana Menteri Lebanon
BEIRUT - Partai-partai politik Lebanon telah memilih Saad Hariri menjadi perdana menteri, setahun setelah dia mengundurkan diri karena menghadapi protes massa anti-pemerintah. Hariri telah diminta untuk membentuk pemerintahan baru setelah dia mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
Para pengunjuk rasa mulai menuntut perombakan total sistem politik Oktober lalu di tengah krisis ekonomi yang parah. Lebanon telah didorong lebih jauh ke dalam krisis oleh pandemi Covid-19 dan ledakan dahsyat di Beirut pada Agustus.
BACA JUGA: Dampak Ledakan Beirut, 300.000 Orang Kehilangan Tempat Tinggal
Bencana tersebut, yang banyak disalahkan karena kelalaian pemerintah, mendorong pengunduran diri penerus Hariri, Hassan Diab.
Pria yang dicalonkan untuk menggantikannya, Mustapha Adib, mundur bulan lalu setelah gagal mendapatkan cukup dukungan untuk susunan kabinet non-partisannya.
Mundurnya Diab merupakan pukulan bagi prakarsa Prancis yang mengharuskan politisi Lebanon menerapkan reformasi mendesak dan mengatasi korupsi dengan imbalan miliaran dolar bantuan internasional.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (21/10/2020), Presiden Michel Aoun mengeluh bahwa anggota parlemen dan pejabat memblokir langkah-langkah yang sebelumnya mereka sepakati.
"Di mana semua reformasi? Di mana semua klausul yang disajikan kepada kepala blok dan partai (parlemen)?" katanya dalam pidato yang dilansir BBC.
"Diamnya pejabat mana pun, dan kurangnya kerja sama dalam audit forensik (bank sentral), membuktikan bahwa dia adalah mitra dalam korupsi dan pemborosan."
Ekonomi Lebanon mulai rutuh selama masa jabatan Hariri sebelumnya.
BACA JUGA: Perdana Menteri Lebanon Hariri Mengundurkan Diri
Negara, yang merupakan salah satu negara dengan hutan terbanyak di dunia itu, melihat pertumbuhan ekonominya jatuh ke nol dan mata uang yang dipatoknya kehilangan nilai di pasar gelap sebagai akibat dari kekurangan dolar Amerika Serikat (AS).
Pengangguran dan kemiskinan juga meningkat, dan orang-orang semakin marah karena kegagalan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar. Protes yang akhirnya memaksa Hariri mundur pecah setelah kabinetnya mengusulkan pajak atas panggilan suara melalui layanan pesan seperti WhatsApp untuk membantu meningkatkan pendapatan.
