Cek Kelengkapan 2 Moge di Kasus Pengeroyokan TNI, Polisi: Datanya Belum Klop

Rus Akbar, Okezone · Senin 02 November 2020 18:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 02 340 2302981 cek-kelengkapan-2-moge-di-kasus-pengeroyokan-tni-polisi-datanya-belum-klop-1t5vojYPPO.jpg (Foto: iNews)

BUKITTINGGI - Sebanyak 13 unit Harley Davidson diamankan polisi, pasca-insiden pengeroyokan anggota TNI yang diduga dilakukan lima orang tersangka dari komunitas Harley Davidson Owner Grup (HOG) Siliwangi Bandung Chapter di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara mengatakan, hasil pemeriksaan sementara, 11 moge dinyatakan suratnya lengkap. Sedangkan 2 moge masih dalam pemeriksaan.

"Hanya dua unit yang masih kami cek untuk lebih intensif. Datanya masih belum klop, belum kuat antara kondisi fisik dengan data di kepolisian," ujarnya, Senin (2/11/2020).

Aksi pengeroyokan terekam CCTV. (Foto: iNews)

AKBP Dody menyatakan, pihaknya tak akan memberikan penangguhan penahanan terhadap kelima tersangka. "Itu hak tersangka untuk penangguhan penahanan. Tapi kami tidak akan memberikan. Kasus ini diproses terus. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)  sudah dikirim dan diterima oleh Kejari. Jadi ini sudah mulai pemberkasan untuk kelima tersangka," ujarnya. 

Baca juga: 2 Prajurit TNI yang Dikeroyok Pengendara Moge Masih Dirawat

Polres Bukittinggi telah menetapkan lima orang tersangka berinisial TR alias T (33), HS alias A (48), JAD alias D (26) MS (49) dan B (16) sebagai tersangka. Mereka terbukti melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dua prajurit TNI berdinas di Kodim 0304/Agam.

Para tersangka dijerat Pasal 170 juncto 351 KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bukittinggi, AKP Chairul Amri Nasution mengungkapkan, tersangka B yang sebelumnya disebut berusia 18 tahun ternyata baru berusia 16 tahun.

“Tersangka B kini adalah anak berstatus hukum (ABH) dan untuk proses hukumnya akan didampingi Petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan) Kelas II Bukittinggi, orang tua dan pengacaranya. Untuk prosesnya kita memakai Undang-undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini