Waspada Merapi, Lebih dari 1.000 Warga Dievakuasi ke 4 Kabupaten

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 11 November 2020 23:50 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 11 510 2308180 waspada-merapi-lebih-dari-1-000-warga-dievakuasi-ke-4-kabupaten-HfDCIPGi7v.jpg Pengungsian warga sekitar Gunung Merapi (Foto : BNPB)

YOGYAKARTA – Dengan terus meningkatnya aktivitas Gunung Merapi lebih dari 1.000 warga desa yang direkomendasikan untuk evakuasi telah menempati tempat evakuasi ke empat kabupaten. Mereka yang dievakuasi sebagian besar merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan ibu menyusui.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mencatat, 1.294 warga yang dievakuasi ke beberapa titik di empat kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman. Jumlah total warga yang dievakuasi tertinggi di Kabupaten Magelang dengan jumlah 835 jiwa, disusul Sleman 203, Boyolali 133 dan Klaten 123. Mereka tersebar di tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA).

“Kebutuhan makan dan minum tersedia untuk para warga di tempat penampungan. Para sukarelawan membantu dalam penyediaan bahan baku seperti sayuran, dan juru masak yang diproses di dapur umum atau pun mobil dapur lapangan,” tulis Raditya dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020).

Pos pendukung di tempat penampungan tersedia dan siap untuk memberikan pelayanan, seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam. Tampak pos-pos pendukung di salah satu TEA di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Pihak pemerintah desa menyiapkan tidak hanya tempat tetapi tenaga serta pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi. Ini menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan, warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya.

Baca Juga : Temui Habib Rizieq, PKS Juga Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Sementara itu, pelayanan dari pemerintah desa tidak terlepas dari dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam upaya kesiapsiagaan maupun penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten tersebut telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat.

“Status tersebut akan mempermudah BPBD dalam aksesibilitas sumber daya maupun akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat,” kata Raditya.

Pada masa kesiapsiagaan, BPBD terus mengevaluasi tantangan yang dihadapi apabila kondisi semakin kritis, seperti jalur dan transportasi evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi, maupun penerapan protokol Kesehatan saat proses evakuasi maupun di tempat penampungan.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini