Suara Riuh Jelang Otonomi Khusus Papua Tahap Pertama Berakhir

Donatus Nador, Koran SI · Kamis 03 Desember 2020 15:49 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 340 2321050 suara-riuh-jelang-otonomi-khusus-papua-tahap-pertama-berakhir-5gVYsY6yjt.jpg Mahasiswa Papua demo mendukung Otsus. (Foto: istimewa

OTONOMI Khusus Papua (Otsus) tahap pertama berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada 2021 nanti. Otsus yang berlaku di dua provinsi, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat itu diatur malaui UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Menjelang berakhirnya Otsus tahap pertama dan menyambut Otsus tahap kedua, muncul suara yang menentang dan menyetujui Otsus Papua. Suara-suara itu terwakili dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Tugu Patung Kuda, Jakarta, Selasa (1,12,2020). Kelompok unjuk rasa yang pertama berasal dari pihak yang menuntut agar Otsus Papua ditiadakan.

Kelompok ini beralasan bahwa Otsus tahap pertama selama 20 tahun hanya menyisakan banyak kekacauan. Selama ini dana yang digelontorkan untuk Otsus sudah sangat besar yaitu mencapai Rp129 trilun. Namun, dana tersebut seolah menguap tanpa ada kemajuan yang berarti untuk rakyat Papua dan Papua Barat. Karena itu, menurut kelompok ini, Otsus tidak diperlukan lagi.

(Baca juga: Kata Ketua KPK Terkait Banyaknya Tersangka Baru)

Setelah kelompok penolak Otsus pulang, datang kelompok kedua yang mendukung agar Otsus tetap berjalan. Kelompok unjuk rasa yang kedua tidak menampik berbagai pelanggaran dalam praktik Otsus selama 20 tahun. Mereka tetap memertahankan Otsus, namun harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus tersebut.

Kelompok ini menilai pernyataan kelompok yang menolak Otsus sebagai sebuah pembodohan terhadap masyarakat. “Kami tetap mendukung Otsus. Karena itu, kami mengecam pihak yang tidak berkepentingan dengan memanfaatkan masyarakat Papua untuk menolak Otsus. Ini merupakan pembodohan dan merugikan masyarakat Papua sendiri,” ujar salah seorang demontran dalam orasinya.

Sebelumnya, pada Jumat (27,11,2020), kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur, menggealar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebanyak 50 orang mahasiswa mendesak pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Otsus Papua.

Petrodes Mega Keliduan, selaku Korlap aksi mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap Otsus Papua dan Papua Barat. Otsus, menurut Mega, milik rakyat dan Otsus itu tak pernah salah sehingga tak perlu dibubarkan.

"Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah? Karena otonomi khusus itu tidak pernah salah maka kami mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap jalannya otonomi khusus tersebut," ujar Mega.

Orasi selama 15 menit di depan kantor Kemendagri itu membuahkan hasi. Aspirasi mereka diterima oleh perwakilan dari Kemendagri Ottow Awarawi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.

Ottow sepakat bahwa tuntutan untuk memeriksa para oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otsus harus diusut. "Kami juga setuju bahwa siapapun yang menyahgunakan dana Otsus harus diproses," tegasnya.

Momentum 1 Desember

Momentum 1 Desember ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Otsus. Oleh sekelompok orang, 1 Desember diperingati sebagai Hari Proklamasi Papua Barat.

Bahkan kelompok yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaan Papua dari Indonesia, Selasa 1 Desember 2020 itu. Dalam deklarasi itu, tokoh gerakan Papua Barat, Benny Wenda didaulat menjadi presiden sementara Republik West Papua.

Aksi Benny Wenda cs menuai banyak komentar. Ketua Bamus Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay menegaskan bahwa berdasarkan pengakuan internasional Papua telah masuk NKRI pada hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

 (Baca juga: Habib Rizieq Dipanggil Polisi Senin 7 Desember, Ini Surat Panggilannya)

“Saya garis bawahi sudah clear (Papua masuk NKRI). Fakta sudah membuktikan internasional sudah clear Papua masuk NKRI,” kata Willem Frans Ansanay dalam kesempatan diskusi secara virtual bertema “Ilusi 1 Desember”.

Kapolri, melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Awi Setiyono ikut menanggapi deklarasi kemerdekaan Papua Barat tersebut oleh Benny Wenda. Menurut Polri, apa yang dilakukan oleh Benny cs itu adalah bentuk propaganda.

"Benny Wenda itu sekarang di mana? Di Inggris kan. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah mungkin dia melakukan hal tersebut di Indonesia? Dia di luar negeri kan? Jadi yang perlu diketahui ini adalah salah satu bentuk provokasi, bentuk propaganda dan bisa lihat kan sampai hari ini di Papua situasi Kamtibmas aman kondusif," ujarn Awi, Rabu (3,12,2020).

Paradigma Baru Otsus Jawab Keraguan

Pemerintahan Jokowi serius menanggapi keluhan warga Papua terkait pelaksanaan Otsus selama 20 tahun. Keseriusan itu tercermin pada Keputusan Presiden (Keppres) No.20,2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pelaksanaan Otsus tahap kedua di Tanah Papua akan segera dilaksanakan. Keppres itu, kata mantan Panglima TNI ini, bertujuan agar tercipta semangat paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

 (Baca juga: Penampakan Kondisi Terkini Abu Bakar Ba'asyir di RSCM)

“Keppres itu untuk meningkatkan sinergi antara lembaga,kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud,” ujar Moeldoko kepada media, Selasa (1,12,2020).

Moeldoko menyampaikan, adat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pertama, tranformasi ekonomi berbasis wilayah adat. Kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Ketiga mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua. Keempat infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi, dan kelima tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak.“Lima hal itulah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” kata Moeldoko.

(don)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini