MELBOURNE - Penguncian (lockdown) ketat sembilan blok menara di Melbourne, Australia karena wabah virus corona dianggap sebagai pelanggaran undang-undang hak asasi manusia (HAM), hal itu diungkapkan seorang pejabat pemerintah.
Sekira 3.000 orang dikurung , di bawah penjagaan polisi, di unit perumahan umum mereka selama dua minggu dari 3 Juli, atas perintah Pemerintah Negara Bagian Victoria. Ombudsman yang menyelidiki penguncian itu menemukan bahwa warga tidak diberi pemberitahuan, yang berarti banyak orang yang dibiarkan tanpa makanan atau obat.
BACA JUGA: Negara Bagian Australia Kerahkan Militer dan Denda untuk Terapkan Lockdown
Pemerintah Victoria menyangkal bahwa penahanan tersebut melanggar hukum hak asasi manusia.
Ombudsman Victoria Deborah Glass berpendapat bahwa penerapan seketika yang kontroversial dari penguncian adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah negara bagian, dan tidak berdasarkan pada nasihat kesehatan. Saat itu, sekira 24 orang yang terinfeksi telah ditemukan di menara, mendorong pemerintah segera melakukan penguncian.
Pejabat kesehatan merekomendasikan penguncian dimulai pada Sabtu, 4 Juli 2020, untuk memungkinkan perencanaan pasokan makanan dan logistik. Namun, Perdana Menteri Daniel Andrews mengumumkan pada Jumat, 3 Juli 2020, sore bahwa penguncian akan segera dimulai. Puluhan petugas polisi berada di menara perumahan tidak lama setelah itu.
"Banyak penduduk tidak tahu apa-apa tentang penguncian atau alasannya ketika sejumlah besar polisi muncul di perkebunan mereka sore itu," kata Glass sebagaimana dilansir BBC.
Penguncian berlangsung selama lima hari untuk sebagian besar penduduk, tetapi 14 hari untuk mereka yang berada di menara yang terkena dampak paling parah.
"Warga (di menara itu) menunggu lebih dari seminggu untuk diizinkan keluar di bawah pengawasan udara segar," kata Glass.
BACA JUGA: Kasus Covid-19 Tinggi, Negara Bagian Victoria, Australia Umumkan "Keadaan Bencana"
Pemerintah negara bagian mengatakan tidak setuju dengan temuan itu setelah laporan itu diajukan ke parlemen negara bagian pada Kamis.
"Kami tidak meminta maaf karena telah menyelamatkan nyawa orang," kata Menteri Perumahan Richard Wynne.
