Jepang Diperintahkan Bayar Rp1,3 Miliar untuk 12 Wanita Korsel yang Dijadikan Budak Seks saat Perang Dunia II
Terkait hal ini, Jepang segera memprotes keputusan tersebut, dengan mempertahankan a semua masalah kompensasi masa perang diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965 yang memulihkan hubungan diplomatik mereka.
Masalah ini dilaporkan terjadi ketika Jepang secara ilegal “menduduki” Semenanjung Korea dari 1910-1945, dan kekebalan kedaulatannya tidak dapat melindunginya dari tuntutan hukum di Korsel.
Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Takeo Akiba telah memanggil Duta Besar Korsel Nam Gwan-pyo untuk mendaftarkan protes Tokyo atas keputusan tersebut.
Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato juga menyebut keputusan itu sangat disesalkan, dan mengatakan pemerintah Jepang tidak dapat menerima ini dengan cara apa pun.
Sementara itu, para pengamat mengatakan Jepang tidak mungkin mematuhi putusan pengadilan Korsel. Sebuah kelompok pendukung untuk perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks mengatakan mungkin akan mengambil langkah hukum untuk menyita aset pemerintah Jepang di Korsel jika Jepang menolak memberikan kompensasi kepada para korban.
Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan mereka menghormati keputusan tersebut dan akan berusaha untuk memulihkan martabat perempuan.
Mereka akan memeriksa kemungkinan efek putusan pada hubungan dengan Jepang dan melakukan upaya untuk mempertahankan kerja sama berorientasi masa depan dengan Tokyo.
Keputusan pengadilan ini dinilai akan menghidupkan kembali permusuhan antara sesama tetangga Asia itu.
Diketahui, Seoul dan Tokyo, keduanya tercatat sebagai sekutu utama Amerika Serikat (AS), terkait erat satu sama lain secara ekonomi dan budaya. Tetapi perselisihan sejarah dan teritorial yang berasal dari pendudukan kolonial Jepang sering mempersulit upaya Washington untuk memperkuat kerja sama trilateral untuk menangani ancaman nuklir Korea Utara dan pengaruh China yang semakin besar di wilayah tersebut.
(Susi Susanti)
