JAKARTA - Transformasi digital adalah satu keharusan yang mau tidak mau harus kita lalui. Demikian Ketua Dewan Pers, Moh. Nuh, saat memberikan sambutan pembuka pada Webinar Nasional tentang Jurnalisme Berkualitas: Menguatkan Keberlanjutan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi Ditengah Gempuran Disrupsi Digital.
Webinar yang dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2021 ini, berlangsung di Candi Bentar, Putri Duyung Ancol Jakarta, Minggu (07/02/2021).
Menurut M. NUH, yang harus kita lakukan menghadapi masa ini adalah harus terus membangun kebersamaan. Sudah jelas "lawan" kita, gempuran disrupsi digital.
Moh Nuh menjelaskan, media harus sustainability. Untuk itu perlu terus dikuatkan. Kawan-kawan pers esensinya adalah penjahit. Namun, kadang kala pakaian itu sering melorot robek sebelahnya sehingga menjadi tidak bermanfaat.
"Esensinya, pers harus terus menjahit sehingga tidak ada pakaian yang tidak bisa digunakan karena lengan sebelahnya, misalnya, copot," ujar M. NUH.
Jadi, tambahnya, tugas kita harus terus menjahit. Potensi kebangsaan dan kenegaraan harus terus dijahit supaya menjadi kuat.
Baca Juga: Pandemi Corona, Ketua Dewan Pers: Banyak Media Beritakan Pasien Sembuh
Fenomena kemestian harus sinergi. Dalam konvegensi tidak ada yang tidak bisa. Hanya saja perlu dipikirkan kesahian, ketepatan, dan kualitas media. Ini adalah jalan yang benar. Keberlangsungan industri pers harus dijaga, dipastikan sustainabel.
Perlindungan kepada wartawan harus disampaikan kepada pemerintah agar kesejahteraannya yang menjadi perjuangan yang tiada henti, daoat terwujud.
Sebab, tambahnya, apa yang kita hadapi sekarang, mau tidak mau harus dijalani. Transformasi media adalah satu keharusan yang tidak terbantahkan.
"Jangan kita terjebak pada 'merasa nyaman'. Pandemi Covid-19 telah membawa banyak perubahan. Tak terkucuali transformasi teknologi. Saya berharap semua ini dapat kita lalui," pungkasnya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang turut menjadi narasumber mengatakan gempuran disrupsi digital, tidak saja dirasakan media mainstream namun turut dirasakan pula Kantor Staf Presiden juga mengalaminya.
Disrupsi digital sendiri menjadi tantangan besar buat nilai jurnalisme di Indonesia. Berita hoaks, palsu, disinformasi dan lainnya menyebar di jagad maya lewat media sosial dan aplikasi pengirim pesan tanpa ada saringan.