Peran Etnis Tionghoa dalam Perjuangkan Kemerdekaan
JAKARTA - Sejarawan Bonnie Triyana menyebut, perayaan Imlek atau Tahun Baru China terjadi karena etnis Tionghoa memang mempunyai sejarah panjang keberadaan di Indonesia.
(Baca juga: Kisah Prajurit Elite TNI AL Keturunan Tionghoa Bikin Takjub Tentara Inggris saat Konfrontasi Malaysia)
"WNI etnis Tionghoa terbukti ikut menghiasi wajah masa perjuangan kemerdekaan Indonesia," kata Bonnie saat berbicara di perayaan Imlek 2021 bertajuk 'Imlekan Bareng Banteng', Jumat (12/2/2021).
Bonnie menuturkan pada tahun 1932, didirikan Partai Tionghoa Indonesia. Partai ini ikut terlibat dalam politik pra-kemerdekaan Indonesia.
"Pada tahun 1932 ada Partai Tionghoa Indonesia yang didirikan oleh Liem Koen Hian. Dia seorang etnis Tionghoa yang berwawasan nasionalis Indonesia. Dia juga berkawan dengan Bung Karno," tuturnya.
Ditambahkannya, Indonesia memiliki pahlawan nasional seorang perwira TNI AL beretnis Tionghoa bernama John Lie. "Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Mereka semua punya peran, punya posisi penting, berdampingan dengan sejarah kita," ucap Bonnie.
Menurut dia, jika kini isu rasial terhadap WNI etnis Tionghoa terjadi, sebenarnya juga sudah ada dari masa kolonialisme Belanda. Penjajah saat itu mengelompokkan masyarakat di Hindia Belanda berdasarkan segregasi ras atau yang disebut dengan Regering Reglement pada tahun 1854. Pertama orang kulit putih atau Eropa, kemudian orang Timur Asing dan orang China, serta Inlander atau pribumi.
"Ini sangat diskriminatif. Politik rasial yang sangat diskriminatif," kata Bonnie menegaskan.
Oleh karena itu, dia menyebut mereka yang berpikir seperti itu di saat ini sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran "pra-ke-Indonesiaan" atau sebelum awal abad 2020.
Titik perlawanan terhadap kebijakan rasialis Kolonial itu adalah ketika para pemuda bersatu pada tahun 1928 atau peristiwa Sumpah Pemuda.
"Jadi waktu ada wakilnya. Orang Tionghoa, orang Ambon, Orang Sumatera, dan dari mana-mana sudah mewakili daerah-nya kemudian berikrar untuk menjadi Indonesia. Jadi meninggalkan kesadaran pra-Indonesia yang sebetulnya disekat-sekat secara sempit berdasarkan segregasi ras," ujar Bonnie.
Keinginan bersatu ini, selain pada saat Sumpah Pemuda, juga diperkuat oleh pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Yang mengatakan Indonesia adalah negara oleh semua dan untuk semua.
"Paham-nya nasionalisme modern yang tidak tersekat latar belakang agama, etnis, maupun, ras," tutur Bonnie.
Ditambahkan dia, perayaan Imlek di era Presiden Soekarno diperbolehkan dan tidak dilarang. Di masa Orde Baru, masa Presiden Soeharto, Imlek dilarang melalui Inpres Nomor 14 Tahun 1967.
Setelah dilarang hampir 30 tahun, cerita Bonnie, masa kepemimpinan Soeharto berakhir dan Imlek kembali boleh dirayakan di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 2000. Kebijakan ini lalu disempurnakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2002.
"Sehingga orang tidak hanya warga Tionghoa tapi non-Tionghoa ikut merayakannya sebagai satu rasa kebersamaan, sebagai satu rasa dan bangsa yang tidak membeda-bedakan ras dan etnis," kata Bonnie.
