Ayatollah Khamenei: Iran Bisa Perkaya Uranium Hingga 60%

Tim Okezone, Okezone · Selasa 23 Februari 2021 11:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 23 18 2366763 ayatollah-khamenei-iran-bisa-perkaya-uranium-hingga-60-1NrUDj76P6.jpg Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. (Foto: Reuters)

TEHERAN Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa Iran mampu memiliki senjata nuklir jika menginginkannya. Pemimpin Tertinggi Iran itu menyiratkan bahwa Teheran akan terus memperkaya uranium hingga 60 persen.

Pernyataan itu disampaikan Khamenei menyusul kesepakatan yang dicapai badan nuklir PBB, IAEA dengan Presiden Hassan Rouhani.

BACA JUGA: Biden Cabut Sanksi PBB Atas Iran yang Dipulihkan Trump

Pada Senin (22/2/2021) Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa posisi Teheran pada kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/ JCPOA) tidak akan berubah. Dia menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan internasional baik hal itu dari mitra Eropa dalam kesepakatan tersebut ataupun Amerika Serikat (AS), yang tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

Sementara Ayatollah Khamenei menekankan bahwa Iran tidak mengejar senjata nuklir, dia berpendapat "tidak ada" yang dapat menghentikan negara itu untuk memiliki senjata nuklir jika diinginkan. Dia mengatakan bahwa hanya "prinsip-prinsip Islam" yang mencegah Iran untuk mengejar senjata nuklir, menambahkan bahwa Iran tidak akan membatasi pengayaan uraniumnya hingga 20 persen, demikian diwartakan RT.

"Kami akan tingkatkan ke tingkat apa pun yang dibutuhkan negara. ...Kami dapat meningkatkannya menjadi 60%," katanya.

BACA JUGA: Menlu Iran: AS Sebaiknya Belajar dari Kegagalan Maksimum Trump

Komentar Khamenei menyusul keributan di parlemen Iran ketika mayoritas anggota parlemen memilih untuk mengutuk Presiden Hassan Rouhani karena setuju untuk terus mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEI) untuk melakukan inspeksi fasilitas nuklir Iran.

Mayoritas juga menyerukan agar Rouhani diadili, dengan alasan kesepakatan yang dia buat adalah "pelanggaran yang jelas" dari undang-undang yang disahkan pada Desember yang akan melarang inspeksi langsung oleh pengawas nuklir sampai AS mencabut sanksinya.

Di bawah mantan presiden Donald Trump, Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan telah memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran sejak itu. Merespons langkah AS tersebut, Iran secara bertahap menarik kembali elemen kesepakatannya dan secara bertahap memperkaya uranium di atas batas perjanjian, meningkatkan persediaannya, dan membatasi inspeksi oleh IAEA.

(Bernadus Melkianus Danomira)

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini