Share

PBB Diminta Hentikan Pelanggaran Berat HAM di Korea Utara

Agregasi VOA, · Jum'at 12 Maret 2021 06:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 12 18 2376388 pbb-diminta-hentikan-pelanggaran-berat-ham-di-korea-utara-B6H1vo4zWr.jpg Aksi demonstrasi tuntut penyelidikan masalah HAM di Korut (Foto: AP)

KOREA UTARA - Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar PBB mengambil tindakan yang lebih keras untuk menghentikan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang sedang terjadi di Korea Utara (Korut).

Sebagian dari pelanggaran HAM itu mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tomas Ojea Quintana telah menjadi pelapor khusus tentang situasi HAM di Korut selama lima tahun terakhir. Dia mengatakan penyelidikannya selama periode ini mengonfirmasi temuan kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin sedang berlangsung.

Kejahatan itu termasuk penghilangan paksa, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, pengurungan di kamp penjara politik, penganiayaan terhadap minoritas dan sejumlah kekejaman lainnya. Terlepas dari penolakan Korut, Quintana mengatakan pelanggaran dan impunitas atas pelanggaran masih berlaku hingga kini.

(Baca juga: Abu Letusan Gunung Berapi Sangay "Hitamkan" Langit Kota)

Dia mengatakan tindakan yang lebih keras oleh PBB diperlukan untuk menghentikan praktik tidak manusiawi tersebut. Dia mengatakan sudah waktunya bagi Pengadilan Keamanan merujuk situasi HAM di Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional.

“Kegagalan untuk mengambil tindakan mungkin legal, tetapi tidak dapat dibenarkan berdasarkan Piagam PBB. Saya percaya bahwa Dewan Keamanan memikul tanggung jawab atas kelambanannya bertindak untuk mencegah berlanjutnya kejahatan terhadap kemanusiaan di Republik Rakyat Demokratik Korea,” terangnya.

(Baca juga: Militer Myanmar Tuduh Suu Kyi Terima Suap Rp8,6 Miliar dan Emas Senilai Rp9 Miliar)

Quintana memperingatkan tidak ada yang akan berubah menjadi lebih baik di Korut jika negara itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Dia menambahkan keadilan dan akuntabilitas bisa berfungsi sebagai pencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini