Pemimpin Kartel Narkoba Akui Bayar Rp3,5 Miliar pada Presiden Honduras
NEW YORK - Seorang pemimpin klan narkoba Honduras mengatakan telah membayar suap kepada Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez sebesar USD250.000 (sekira Rp3.5 miliar) untuk mengamankan kontrak pemerintah dan penangkapan serta ekstradisi Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan dalam kesaksian di Pengadilan New York, AS pada Kamis (11/3/2021).
Devis Leonel Rivera Maradiaga, pemimpin klan narkoba Los Cachiros, mengatakan bahwa uang itu dibayarkan pada 2012 ketika Hernandez menjadi kepala Kongres Honduras. Uang itu dikirimkan secara tunai kepada saudara perempuan presiden yang sekarang sudah meninggal, Hilda.
BACA JUGA: Adik Presiden Honduras Diklaim Terima Rp14 M dari Raja Narkoba Meksiko
"Itu untuk perlindungan, jadi baik militer maupun polisi pencegahan tidak akan menangkap saya atau saudara saya di Honduras dan karena itu kami tidak akan diekstradisi ke Amerika Serikat," kata Maradiaga saat bersaksi di persidangan penyelundup narkoba Geovanny Fuentes Ramirez, demikian dilaporkan Reuters.
Hernandez, yang terdaftar sebagai rekan konspirator dalam dakwaan Fuentes Ramirez, berulang kali membantah terlibat dalam perdagangan narkoba. Fuentes Ramirez mengaku tidak bersalah pada Senin (8/3/2021).
Rivera membuat kesepakatan dengan badan penindak narkoba AS (Drug Enforcement Administration/DEA) pada 2013 dan menyerahkan dirinya sekira dua tahun kemudian setelah Amerika Serikat memberi sanksi kepada perusahaan cangkang yang menurut Rivera dimilikinya.
Dia mengatakan uang yang dibayarkan kepada Hernandez juga untuk memastikan pemerintah akan terus memberikan kontrak untuk pembangunan jalan agar "melanjutkan pencucian uang dari perdagangan narkoba."
BACA JUGA: Aktivis Lingkungan Honduras Tewas Dibantai di Depan Keluarganya Sendiri
Rivera juga mengatakan bahwa dia membayar mantan Presiden Mel Zelaya setengah juta dolar pada 2006 untuk menunjuk sepupunya ke posisi menteri keamanan, sebuah pengangkatan yang tidak pernah terwujud.
Zelaya membantah tuduhan tersebut.
“Bukti tak terbantahkan bahwa saya tidak pernah menerima suap adalah bahwa saya tidak pernah menunjuk menteri dari kejahatan terorganisir atau di bawah tekanan dari kedutaan AS,” katanya di Twitter.
