Setelah Menolak, Memblokir, Facebook Akhinya Bersedia Bayar Konten Berita di Australia
AUSTRALIA - Facebook setuju membayar perusahaan raksasa media di Australia, News Corp Australia, untuk konten jurnalistik yang diambil dari media-media perusahaan ini.
Kesepakatan itu dicapai beberapa pekan setelah Australia mengesahkan Undang Undang kontroversial pertama di dunia yang bertujuan agar platform-platform besar membayar konten berita lokal.
Sejauh ini, News Corp belum mengungkapkan nilai dari kesepakatan dengan kontrak selama tiga tahun di Australia.
Bulan lalu, perusahaan ini telah mencapai kesepakatan global dengan Google.
Kesepakatan pembayaran ini meliputi seluruh konten dari News Corp di Australia - dengan pembayaran yang signifikan.
News Corp Australia mengendalikan 70% sirkulasi surat kabar di Australia dengan media-media lokal termasuk The Australian, The Daily Telegraph, dan The Herald Sun. Grup media itu juga pemilik laman berita news.com.au.
Kepemilikan perusahaan ini juga meliputi jaringan Sky News Australia - model TV konservatif seperti Fox News, yang tumbuh menjadi media yang kontennya paling sering dibagikan di Facebook.
News Corp juga memiliki kesepakatan lain dengan Facebook terkait media AS-nya. Kesepakatan ini termasuk platform membayar konten berita yang dimasukkan ke dalam tab Berita Facebook - fitur yang tidak ada di Australia.
Kesepakatan di Australia ini jauh lebih luas - meliputi semua konten dari News Corp Australia yang dibagikan di Facebook.
(Baca juga: Thailand, Australia, India Putuskan Tetap Gunakan Vaksin Covid-19 AstraZeneca)
- Bagaimana ini bisa dicapai?
Sama dengan perusahaan penerbit global lainnya, media Australia telah kehilangan pendapatan dalam satu dekade terakhir karena pengiklan beralih ke raksasa internet Facebook dan Google.
News Corp mempelopori kampanye lobi-lobi politik di Australia - dengan dukungan dari kompetitor tradisional - untuk mempengaruhi politisi agar membuat perusahaan raksasa internet itu membayar konten berita dari situsnya.
Pemerintah Australia kemudian menyusun undang undang yang bertujuan untuk menempatkan "keadilan" kontrak negosiasi antara media dengan perusahaan teknologi.
Google dan Facebook sama-sama kuat menolak undang undang ini.
