Thailand Pukul Mundur 2.000 Orang yang Melarikan Diri dari Myanmar
Sementara itu, pada Selasa (30/3), Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan para pejabat tidak memaksa pengungsi kembali ke Myanmar, tetapi mereka telah berbicara dengan beberapa orang yang telah memasuki Thailand.
"Setelah kami mengajukan pertanyaan (seperti) apa masalah mereka di negara Anda, mereka berkata, 'tidak ada masalah.' Jadi, karena tidak ada masalah, apakah mereka bisa pulang dulu? Kita tidak memaksa mereka (pulang) dengan senjata, bahkan berjabat tangan dan memberkati mereka,” terangnya dalam jumpa pers.
"Kami harus merawat mereka berdasarkan prinsip kemanusiaan. Kami memiliki banyak pengalaman. Tidak mungkin kami akan mendorong mereka kembali jika pertempuran masih berlangsung. Tetapi jika tidak ada pertempuran sekarang, dapatkah mereka kembali ke rumah mereka?,” terangnya.
Pada Senin (29/3), Prayut mengatakan pemerintahnya tidak ingin pengungsi menyeberangi perbatasan tetapi sedang mempersiapkan kemungkinan masuknya pengungsi.
Seperti diketahui, Thailand telah menampung puluhan ribu pengungsi di sembilan kamp utama di sepanjang perbatasannya dengan Myanmar selama tiga dekade, menyusul konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia dan penganiayaan terhadap etnis minoritas oleh militer Myanmar.
Sebagian besar dari mereka yang melintasi perbatasan selama akhir pekan berasal dari distrik Mu Traw, tempat pemboman terkonsentrasi. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan rumah mereka dan tinggal di kamp pengungsian Ei Tu Hta.
Kelompok pemberontak bersenjata terus-menerus memerangi militer Myanmar selama 70 tahun terakhir di negara-negara etnik negara itu, tetapi pertempuran di beberapa daerah meningkat sejak kudeta 1 Februari.
KNU mengatakan tiga warga sipil tewas dalam serangan itu, yang dimulai pada Sabtu dan berlanjut hingga Senin (29/3). Jet militer juga menewaskan sedikitnya dua anggota milisi KNU pada Sabtu (27/3).
Pendiri organisasi bantuan Free Burma Rangers, David Eubank, mengatakan ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun serangan udara dilakukan di daerah tersebut.
Terlepas dari penolakan pemerintah, beberapa kelompok hak asasi manusia mengkritik pemerintah Thailand.
"Mengirim orang secara paksa kembali ke zona konflik sama dengan refoulement dan melanggar hukum pengungsi internasional," kata European Karen Network, sekelompok komunitas Karen dari beberapa negara di Eropa, dalam sebuah pernyataan pada Senin (29/3).
(Susi Susanti)
