2 Lempeng Aktif di Selatan Jatim, MBKG: Gempa Malang Bisa Terjadi Lagi, Perlunya Mitigasi Bencana
MALANG - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) menyebut, gempa yang berpusat di Kabupaten Malang berpotensi kembali terjadi lagi. Sebab, di selatan Jawa Timur (Jatim) terdapat dua lempeng aktif yang kerap beraktivitas.
"Ada tiga penyebab gempa bumi di Jatim. Pertama, gempa yang bersumber pada subduksi lempeng Indo-australia dan Eurasia di wilayah Selatan Jawa," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Ma’muri melalui diskusi virtual yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada Minggu sore (11/4/2021).
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Khofifah Minta Masjid Rusak Akibat Gempa Segera Diperbaiki
Ma'muri menambahkan, terdapat sumber-sumber sesar aktif yang bisa menimbulkan gempa bumi. Sementara penyebab ketiga gempa yang terjadi Jatim, berasal dari luar subduksi lempeng. Dalam hal ini gempa bumi yang disebabkan letusan gunung berapi.
"Jatim memiliki banyak gunung berapi yang beberapa di antaranya seperti Semeru, Ijen, Bromo dan sebagainya," katanya.
Baca Juga: 7 Langkah Aman yang Harus Dilakukan jika Terjadi Gempa Besar seperti di Malang
Selain subduksi lempeng, Jatim ternyata memiliki sesar darat yang cukup aktif. Sesar ini dapat menimbulkan gempa di daratan. Meski kekuatannya kecil dan berada di kedalaman dangkal, efek kerusakan gempa ini lebih besar dibandingkan gempa subduksi.
"BMKG belum menemukan sesar aktif di Malang meski wilayah ini acap mengalami gempa. Ada banyak sesar yang belum teridentifikasi, karena sesar itu cukup banyak sehingga perlu kajian khusus untuk penandaan atau pemberian namanya," jelasnya.
Namun untuk wilayah Jatim, BMKG menemukan tujuh sesar aktif dan enam segmen sesar Kendeng. Yakni, sesar naik Pati, sesar Kendeng (segmen Demak, Purwodadi, Cepu, Blumbang, Surabaya dan Waru) dan sesar Pasuruan. Kemudian sesar Probolinggo, sesar Wongsorejo, zona sesar RMKS (Rembang-Madura-Kangean-Sakala) dan sesar Bawean Fault.
Ma'muri menjelaskan, dari sejarahnya Jawa Timur termasuk daerah yang memiliki gempa darat cukup banyak. Sementara di Malang pernah terjadi pada 1958 dan 19 Februari 1967 dengan kekuatan gempa sebesar 6,2 SR. Namun sumber gempa ini belum termasuk sebagai sesar lokal wilayah Malang.
Adapun aktivitas kegempaan selama dua bulan terakhir di Jatim, Ma'muri mengungkapkan, jumlahnya cukup meningkat. Situasi ini mendorong BMKG untuk membuat beberapa langkah yang perlu ditingkatkan.
"Kita sudah beberapa kali survei terutama di Pacitan, Pantai Banyuwangi untuk melihat perkiraan gelombang dan bagaimana jalur evakuasi," jelasnya.
Selanjutnya, Jatim juga tercatat pernah beberapa kali mengalami gempa yang menyebabkan tsunami. Yakni, tsunami pada 1840, 1843, 1859 dengan catatan gelombang cukup besar. "Terakhir kita ingat 1994 itu tsunami di Banyuwangi berdampak sampai ke Malang Selatan," ungkapnya.
Namun berdasarkan kajian BMKG, hampir sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki potensi sama. Setidaknya terdapat 127 kabupaten/kota di Indonesia berpotensi tinggi mengalami tsunami dengan ketinggian gelombang di atas lima meter. Potensi ini hampir terjadi di Jatim terutama wilayah selatan.
Ma'muri memastikan kajian ini sifatnya informatif agar nantinya bisa menciptakan mitigasi bencana di masyarakat. "Artinya ini bukan menghantui atau menakuti masyarakat. Faktanya ini kemungkinan potensinya ada. Dengan adanya potensi ini, manusia harus menyiapkan mitigasinya," tuturnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Malang, Sadono menyatakan, pihaknya telah berupaya menerapkan menerapkan manajemen bencana. Dalam hal ini termasuk bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Malang. Kegiatan manajemen bencana sendiri dimulai dari prabencana, saat bencana sampai pasca bencana.
Sadono mengaku, telah banyak kegiatan telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Malang. Satu di antaranya dengan membuat peta rawan bencana per ancaman. Hal ini berarti termasuk ancaman gempa bumi, banjir, tsunami dan sebagainya.
Ada pula program kesiapsiagaan dengan membentuk desa tangguh bencana. Pembentukan desa ini lebih diprioritaskan untuk desa yang memiliki kerawanan tinggi. Terutama dalam potensi gempa dan tsunami.
Untuk kegiatan pencegahan, BPBD sudah membuat kegiatan mitigasi struktural berupa fisik. Kemudian juga mitigasi nonstruktural dalam bentuk produk, dokumen dan lain-lain.
"Kami dari 2020 kalau bicara gempa dan tsunami bersama pada 2020 sudah berhasil membuat rencana kontijensi gempa. Kalau memungkinkan tahun ini akan membuat rencana kontijensi gempa dan tsunami," katanya.
Lebih detail, Sadono mengungkapkan, BPBD setiap tahun selalu memasang 100 titik rambu evakuasi di sepanjang pesisir pantai Malang Selatan. Jumlah ini masih terbilang kecil dibandingkan luas panjang pantai apalagi dengan terbukanya jalur lingkar selatan. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak pantai selatan terbuka, baik untuk wisata dan sebagainya.
Selain itu, BPBD Kabupaten Malang juga telah memasang alat peringatan dini di beberapa lokasi. Beberapa di antaranya di Desa Tambakrejo dan Pantai Balekambang pada tahun lalu. Namun alat di Balekambang ternyata tidak bisa bertahan lama karena tidak tahan cuaca sehingga menimbulkan korosi.
"Jadi daripada keluarkan ratusan juta, lebih baik kita meningkatkan kapasitas masyarakat salah satunya kampung tangguh bencana. Sering juga gladi lapangan terhadap ancaman di pesisir pantai," kata dia.
Hal yang pasti, Sadono menegaskan, penanggulangan bencana tidak hanya urusan pemerintah tapi bersama-sama. Setidaknya ada empat pilar yang memiliki tanggung jawab serupa dalam hal ini. Yakni, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media sebagai penyebar informasi kebencanaan.
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
