Ketua DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Izin Umrah Awal Ramadhan
JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan akan memberikan izin pelaksanaan umrah pada awal Ramadhan. Syaratya, calon jamaah telah dua kali mendapatkan vaksin Covid-19. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons kabar tersebut. Ia meminta pemerintah memberi kepastian pelaksanaan umrah, termasuk Ibadah Haji 2021.
Senator asal Jawa Timur ini juga meminta pemerintah segera memberikan kepastian, agar tidak terjadi informasi simpang siur di masyarakat.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengonfirmasi informasi mengenai diperbolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) pada 2020. Kementerian Agama harus bergerak cepat. Jika tidak, informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat," katanya, Senin (12/4/2021).
Menurut LaNyalla, Kemenag harus menjadi pusat informasi mengenai kegiatan keagamaan, termasuk di dalamnya kepastian haji dan umrah.
"Oleh karena itu, kita meminta informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan, agar masyarakat menjadi tenang," ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal lain yang perlu dijelaskan Kemenag adalah kepastian pemberian vaksin kepada calon haji (calhaj) yang ditetapkan WHO.
"Pasalnya, beredar kabar di masyarakat, vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan WHO. Namun hal ini mendapat bantahan pula dari Kemenag. Hal-hal seperti ini yang bisa membingungkan masyarakat," katanya.
