Demi Kesehatan, Ketua Komnas Perlindungan Anak Imbau Ibu-ibu Tolak Kemasan BPA

Seperti disampaikan melalui Sekjen JPKL Masyus, perjuangan JPKL dalam rangka meminta kepada BPOM supaya bersedia memberi label peringatan konsumen pada kemasan plastik mengandung BPA, sudah sejak lima bulan silam. Akan tetapi BPOM tidak segera menindaklanjuti usulan JPKL. Faktanya JPKL dalam pertemuan dengan TIM BPOM ( Cendekia Sri Murwani, Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan) pada 4 Februari 2021, sudah membawa beberapa bukti pemberitaan baik dari media dalam negeri dan luar negeri tentang bahaya BPA.

Dan menunjukkan bukti bahwa di luar negeri, seperti Kanada sejak 2010 sudah melarang penggunaan BPA pada kemasan wadah yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi bayi dan balita, disusul Eropa, Jepang.

Pada 2017 Jepang melarang penggunaan BPA. Akan tetapi, pihak BPOM belum mau bergerak. Malah pada pertemuan itu, BPOM meminta JPKL untuk melakukan penelitian tersebut.

Permintaan tersebut jelas tidak bisa dilakukan, mengingat JPKL organisasi wartawan, bukan lembaga penelitian. Akan tetapi demi membuktikan hipotesis JPKL bahwa kemasan plastik galon guna ulang telah terpapar BPA maka JPKL menunjuk salah satu laboratorium yang kredibel, independent dan terakreditasi untuk menganalisis sampel yang diserahkan oleh JPKL.

JPKL menyerahkan enam galon yang dibeli di mini market kemudian dilakukan treatment. Dua galon tidak dilakukan treatment apapun. Dua galon dijemur selama seminggu. Dan dua galon yang lain nya lagi dijemur secara extrim selama 56 hari. Setelah galon itu dianalisis oleh pihak laboratorium ternyata terbukti ada migrasi BPA yang besarnya di atas batas toleransi yang diijinkan BPOM. BPOM memberi batas toleransi sebesar 0,6 PPM atau bpj. Sedang dari hasil analisis yang dilakukan laboratorium berkisar antara dua hingga empat PPM.

Hasil ini jelas lebih besar dari batas toleransi