PBB: 8.500 Anak-Anak Dijadikan Tentara Selama 2020, 2.700 Tewas

Agregasi VOA, · Rabu 23 Juni 2021 06:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 23 18 2429404 pbb-8-500-anak-anak-dijadikan-tentara-selama-2020-2-700-tewas-SAGTK2oa7g.jpg Anak-anak dijadikan tentara (Foto: Reuters)

NEW YORKPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan selama 2020, lebih dari 8.500 anak-anak dijadikan sebagai tentara di berbagai konflik di seluruh dunia dan hampir 2.700 lainnya tewas.

Laporan tahunan Sekjen PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan tentang anak-anak dan konflik bersenjata mencakup pembunuhan, pencederaan dan pelecehan seksual terhadap anak, penculikan atau perekrutan, penolakan akses bantuan dan penargetan sekolah serta rumah sakit.

Laporan itu memverifikasi bahwa pelanggaran telah dilakukan terhadap 19.379 anak di 21 konflik. Mayoritas pelanggaran sepanjang 2020 dilakukan di Somalia, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah dan Yaman.

Ini membuktikan jika 8.521 anak dijadikan sebagai tentara tahun lalu, sementara 2,674 anak lainnya tewas dan 5.748 mengalami luka di berbagai konflik.

(Baca juga: PBB: Anak-Anak Tidak Boleh Jadi Prioritas Terakhir Agenda Internasional)

Laporan itu juga menyertakan daftar hitam yang bertujuan membuat malu pihak-pihak yang berkonflik, dengan harapan mendorong mereka agar menerapkan aturan perlindungan terhadap anak. Daftar itu telah lama menjadi kontroversial, dengan para diplomat mengatakan Arab Saudi dan Israel keduanya dalam beberapa tahun terakhir memberikan tekanan dalam upaya untuk tidak terseret ke dalam daftar tersebut.

Israel tidak pernah terdaftar, sementara koalisi militer pimpinan Saudi dicoret dari daftar tersebut pada 2020, beberapa tahun setelah pihaknya pertama kali ditandai dan dipermalukan karena membunuh dan melukai anak-anak di Yaman.

Dalam upaya meredam kontroversi seputar laporan tersebut, daftar hitam yang dirilis oleh Guterres pada 2017 akhirnya dibagi menjadi dua kategori. Daftar pertama untuk pihak yang telah menerapkan perlindungan terhadap anak dan satu daftar lagi untuk yang tidak.

(Baca juga: Korea Utara Bantah Pernyataan Siap Dialog dan Konfrontasi dengan AS)

Terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam daftar yang dirilis pada Senin (21/6) tersebut. Satu-satunya pihak negara yang tercantum di daftar karena tidak menerapkan langkah tersebut adalah militer Myanmar - atas pembunuhan, pencederaan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak - dan pasukan pemerintah Suriah - atas perekrutan anak-anak, pembunuhan, pencederaan dan kekerasan seksual terhadap anak serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.

(sst)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini