Lantik Dirut RSHS Jadi Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ridwan Kamil Titipkan 3 Hal
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Dirut RSHS Bandung Nina Susana Dewi sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam upacara pelantikan yang digelar secara virtual di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (25/6/2021).
Secara total gubernur melantik 215 pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Ke- 215 PNS terdiri dari 174 orang merupakan PNS untuk jabatan struktural dan 41 PNS untuk jabatan fungsional.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Terapkan Pola Hulu-Hilir Tekan BOR RS Covid-19, Ini Maksudnya
Nina Susana mengisi jabatan kepala dinas yang sebelumnya dijabat seorang pelaksana tugas (plt).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara khusus meminta kepala dinas yang baru umbekerja secepatnya dengan merumuskan pengendalian kedaruratan pandemi COVID-19 di Jawa Barat.
"Khususnya kepada Dokter Nina saya titipkan langsung bekerja membantu merumuskan pengendalian kedaruratan pandemi di Jawa Barat. Pengalaman ibu Nina sebagai Direktur Utama Hasan Sadikin tentu akan membawa pengalaman yang luar biasa dalam membina dan membimbing ratusan rumah sakit yang hari ini sedang berjuang melawan COVID-19,” ujar pria yang kerap disapa Kang Emil.
BACA JUGA: Cegah Penumpukan Pasien Covid-19 di RS, Kang Emil Gencarkan Isolasi Desa
Selain itu, Kang Emil juga meminta Dokter Nina menyukseskan program vaksinasi di level puskesmas hingga rumah sakit. Ridwan Kamil juga meminta kepada Dokter Nina untuk menyiapkan cetak biru untuk menghadapi pandemi di masa mendatang.
"Kedua sukseskan vaksinasi di level puskesmas, klinik dan rumah sakit. Dan persiapan sebuah visi cetak biru menyiapkan Jawa Barat kuat menghadapi pandemi dan distrubsi lagi di masa depan," kata Ridwan Kamil.
Selain kepada Dokter Nina, Ridwan Kamil juga menitipkan tiga hal kepada seluruh pejabat yang dilantik pada sore hari ini. Pertama adalah, Ridwan Kamil meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk menjaga integritas.
