Kapolda Papua Minta Tak Ada Lagi Demo Terkait Plh Gubernur

Dita Angga R, Sindonews · Senin 28 Juni 2021 08:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 28 340 2431861 kapolda-papua-minta-tak-ada-lagi-demo-terkait-plh-gubernur-NtiUSDWjoq.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal ini berkaitan dengan kondisi di Papua pasca penunnjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Dia meminta agar masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua. Terlebih, selain antisipasi penyebaran Covid-19, Provinsi Papua juga tengah bersiap menggelar hajatan Pesta Olahraga Nasional atau PON.

“Meminta untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di Papua, beliau mengingatkan kita sebentar lagi kita akan PON, jadi marilah sama-sama kita duduk konsentrasi untuk terselenggaranya PON ini dengan baik, aman, tertib dan damai,” tegasnya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Senin (28/6/2021)

Dia mengatakan Penjelasan rinci yang disampaikan Kemendagri diharapkan mampu meredam polemik yang terjadi di masyarakat.

Seperti diketahui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan telah melakukan kunjungan kerjanya ke Papua untuk dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan mengakhiri polemik yang terjadi. Benni mengatakan bahwa penunjukkan ini dilakukan untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Baca Juga : Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Kemendagri: Sesuai Undang-Undang

Selain itu dia menjelaskan bahwa penunjukan Plh. Gubernur tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021. Pasalnya terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah.

“Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini