Mensos Risma Sebut Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Pekalongan Cukup Memuaskan
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan cukup memuaskan.
"Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di kota batik ini cukup menggembirakan. Alokasi penerima BST Kota Pekalongan sebanyak 13.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), per 26 Juli pukul 00.00 WIB, telah salur sebanyak 12.180 KPM (87,06%)," kata Risma dalam keterangan tertulis di laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia (28/7/2021).
"Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3438 KPM telah salur sebanyak 3.176 (92,38%). Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM dan telah salur kepada 17365 KPM (96,1%)," tambahnya.
Baca Juga: Cek Lagi Bansos yang Cair Selama PPKM Level 4
Selain itu, Risma melakukan kegiatan pemantauan penyaluran bantuan sosial di daerah. Dalam setiap kunjungan ke daerah Mensos menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan, serta memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi.
Hari ini, Risma beserta jajarannya bergerak menuju Kota Pekalongan. Ia terus mendorong agar pemerintah daerah mengawal dengan sungguh-sungguh.
Risma blusukan ke rumah KPM penerima BST di Desa Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara, di dua lokasi berbeda. Kepada setiap KPM yang ditemui, ia selalu mengecek kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.
Dalam kesempatan tersebut, Risma berdialog cukup panjang dengan Rudiyanto (48). Mensos menggali memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.
"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A. Afzan Arslan Djunaid (27/07).
Risma tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.
"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Risma.
Ia meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.
(Sazili Mustofa)
