Dinilai Langgar Putusan MA, Organda Minta Hentikan Pengecualian Angkutan Online di Ganjil Genap
Bersama dengan Organda Jawa Barat dan Banten, Shafruhan meminta agar pemasangan stiker ASK dihentikan. Pernyataan itu pun dituangkan dalam surat resmi nomor A.001/sur/korwil II A/VII/2021 yang ditembuskan kepada Menteri Perhubungan RI; Dirjen Perhubungan Darat; Gubernur DKI Jakarta; Gubernur Jawa Baret; Gubernur Banten dan kepala Dinas Perhubungan tiga wilayah tersebut.
Apabila surat permohonan itu tidak direspon positif, DPD Organda DKI, Jawa Barat dan Banten menyatakan siap beraksi.
"Kami tidak pernah diundang dalam pembahasan pemasangan stiker ASK. Ini jelas semena-mena, dan kami siap beraksi," tegasnya.
Diketahui sebelumnya, dalam pemberitaan di salah satu media nasional, BPTJ pada 17 Agustus telah menggelar acara penyerahan dan pemasangan stiker untuk angkutan sewa khusus (ASK) di Jabodetabek, salah satunya taksi online.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS Indonesia) Wiwit Sudarsono yang juga turut hadir dalam acara tersebut mengatakan dengan diberikannya stiker khusus itu, taksi online akan dibebaskan dari kebijakan ganjil-genap.
"Stiker tersebut berbentuk barcode yang langsung terhubung dengan BPTJ, sehingga petugas di lapangan dapat mengetahui, apakah kendaraan tersebut telah memiliki ijin, memperpanjang ijin dan sebagainya," ungkapnya, Selasa (17/8/2021).
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
