Pemerintah Tegaskan Pembangunan Berkelanjutan di Papua Dilakukan dengan Pendekatan Adat
Guna menggenjot pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat adat, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presien No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Untuk memastikan implementasinya berbagai program dalam Inpres tersebut, diterbitkan pula Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Tim ini di bawah komando wakil presiden dan beranggotakan 40 Kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dalam hal ini desk Papua menjadi koordinator seluruh program yang dilakukan Pemerintah pusat itu.
"Program-programnya cukup banyak, mulai dari aspek pelestarian dan penghijauan sampai dengan menanggulangi bencana. Jadi (pembangunan) Papua itu, kita (Bappenas) jadikan hub untuk mengakomodir berbagai pihak untuk sinergikan," ungkap Kepala Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih.
Menurutnya pembangunan berkelanjutan di Papua ini memerlukan paket yang lengkap. Yang berarti, antara program, tim dan pembiayaan dapat disinergikan dengan baik, sehingga implementasinya bisa maksimal dan tepat sasaran.
"Kegiatan yang kita lakukan sudah upayankan fasiltasi dan sudah ada sumber pendanaannya. Sehingga proses awalnya butuh waktu, tapi setelah masuk pelaksanaanya sudah ada pendanaannya. Itu tidak mudah tapi kita kerjakan bersama," tambahnya.
Lebih lanjut dia menegaskan Pembangunan berkelanjutan ditegas penting dilakukan di tanah Papua. Apalagi, Papua adalah juara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. Karena itu harus dipastikan pembangunan yan dilakukan mempertahankan prestasi ini.
Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra mengungkapkan, pihaknya mengimplementasikan Sistem Penataan agraria berkelanjutan dan inklusif dalam konteks pembangunan di Papua.
Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan tata ruang untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dengan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan wilayah adat setempat.
Dia menjabarkan, pengimplementasian sistem tersebut dilakukan dilakukan secara bertahap. Yaitu proses input data, penataan aset legalisasi, penatagunaan tanah dan ruang lalu penataan akses.
"Daerah tanah Papua itu ruangnya bukan cuma untuk manusia, tapi juga bukan hanya untuk tumbuhan dan binatang. Nah itu kita lihat ketemunya di mana. Jadi butuh pemahaman ruang yang efektif," ungkapnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
