PBB: Taliban Ingkar Janji Soal Hak Perempuan

Antara, · Selasa 14 September 2021 11:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 14 18 2470991 pbb-taliban-ingkar-janji-soal-hak-perempuan-wvgA5eOBAx.jpg Perempuan Afghanistan protes soal hak perempuan ke Taliban (Foto: Antara/Reuters)

JENEWA - Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (13/9) mengatakan Taliban, yang saat ini menjadi penguasa Afghanistan, ingkar janji soal hak asasi manusia, termasuk hak perempuan. Hal ini bisa dilihat ketika Taliban memerintahkan perempuan tinggal di rumah dan menghalangi anak-anak perempuan bersekolah.

Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet juga mengatakan Taliban melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah untuk memburu orang-orang yang dulu merupakan musuhnya.

"Berbeda dengan jaminan yang dinyatakan bahwa Taliban akan menjunjung hak-hak perempuan, selama tiga pekan terakhir ini perempuan malah semakin diabaikan dari lingkungan masyarakat," kata Bachelet kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jenewa.

(Baca juga: Menlu RI: Keselamatan dan Kehidupan Warga Afghanistan Jadi Prioritas Utama)

Dia juga menyatakan kekecewaan pada susunan pemerintah Taliban, yang didominasi oleh etnis Pashtun. Bachelet mencatat bahwa tidak ada ada perempuan dalam susunan tersebut.

Bachelet melaporkan bahwa, di beberapa daerah, anak-anak perempuan berusia di atas 12 tahun dilarang bersekolah.

Larangan itu merupakan aturan yang kembali diterapkan oleh Taliban seperti ketika kelompok itu berkuasa pada 1996-2001 --sebelum dijatuhkan oleh serangan yang dipimpin Amerika Serikat.

Bachelet juga menyoroti janji lain yang diingkari Taliban, yaitu bahwa kelompok itu akan mengampuni para mantan pegawai negeri dan petugas keamanan pada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, ujarnya, Taliban tidak menepati janji untuk tidak melakukan penggeledahan ke rumah-rumah.

(Baca juga: Warga Afghanistan Terpaksa Jual Perabotan Rumah Tangga untuk Bertahan Hidup)

PBB telah menerima laporan beberapa dugaan penggerebekan ke rumah orang-orang yang pernah bekerja untuk perusahaan AS dan pasukan keamanan, kata Bachelet.

Beberapa anggota staf PBB juga melaporkan ada peningkatan serangan dan ancaman, ujarnya.

Selain itu, PBB juga mendapat laporan yang bisa dipercaya bahwa terjadi pembunuhan terhadap beberapa bekas anggota militer Afghanistan.

Bachelet menyatakan desakan agar suatu mekanisme dibentuk guna mengawasi praktik hak asasi manusia di Afghansitan.

"Saya kembali meminta Dewan ini untuk mengambil langkah berani dan kuat, yang sepadan dengan tingkat krisis ini," katanya.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini