Mendagri Bakal Buat Aturan Penggunaan Anggaran APBD untuk Penanganan Karhutla
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengakui bahwa di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerap terkendala dengan penggunaan anggaran dalam penanganan ataupun penanggulangannya. Terutama untuk daerah yang rawan terjadinya karhutla seperti Sumatera dan Kalimantan.
Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan, pihaknya bakal membuat aturan untuk kepala daerah dapat menggunakan anggaran APBD untuk kepentingan penanganan karhutla.
"Oleh karena itu kami akan membuat nomenklatur kodofikasi dalam APBD penanganan kebakaran hutan dan lahan termasuk pencegahannya. Dengan demikian sudah akan teranggarkan dari awal tahun," kata Tito usai menghadiri launching aplikasi ASAP digital nasional di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).
Tito menekankan, wilayah yang rawan karhutla, hampir tiap tahun mengalami permasalahan tersebut. Selama ini, kata eks Kapolri itu, mereka menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam menangani karhutla. Padahal, BTT itu juga termasuk biaya penanganan Pandemi Covid-19, bencana alama dan lainnya.
Selain itu, dijelaskan Tito, BTT hanya bisa disalurkan apabila sudah terjadi kebakaran. Sedangkan, jika belum adanya hal itu, anggaran tersebut tidak bisa digunakan.
"BTT hanya bisa digunakan kalau sudah terjadi kebakaran, jadi kalau belum terjadi kebakaran tidak ada biayanya," ujar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Dengan adanya rencana kodifikasi, Tito berharap, nantinya APBD bisa digunakan untuk tahap pencegahan, sosialisasi, dan dijadikan wadah untuk dibukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
"Dengan akhir tahun bisa dilakukan acara kegiatan pencegahan mulai dari sosialisasi, lalu pengalihan lapangan kerja bagi pelaku pembalakan, pembakaran, dan membuka lahan yang diluar hektar sesuai aturan boleh dibakar hutan agar tak dibakar. Nah ini jangan dibakar tapi digunakan dengan cara tidak dibakar lahan. Oni perlu ada tangan dari Pemerintah untuk membantu mereka," papar Tito.
Lebih dalam, Tito menyebut penyerapan APBD itu juga bisa memberikan dana untuk tim gabungan, personel TNI-Polri dan Manggal Agni untuk menangani Karhutla.
"Nah ini Pemda harus bantu dengan pembiayaan tanpa melalui BTT. tapi melalui program penanganan hutan dan lahan. Nanti kami akan keluarkan surat edaran kepada seluruh daerah untuk jadi landasan hukum bagi kepala daerah untuk membuat APBD anggaran penanganan hutan dan lahan," tutur Tito.
