“Tim juga memonitor penyusunan Perdes dan Perkases tentang APBDes, terutama untuk refocusing dan realokasi belanja untuk mendukung tugas Posko PPKM Mikro,” ujarnya.
Sementara ada 18 provinsi yang belum 100 persen desanya memiliki Posko PPKM. Daerah tersebut meliputi, Bengkulu (96,94 persen), Kalimantan Tengah (93,93 persen), Nusa Tenggara Barat (93,73 persen), Sulawesi Tengah (87,35 persen), Kalimantan Barat (82,03 persen), Jawa Tengah (81,11 persen).
Baca Juga: Wagub DKI soal Hollywings: Jangan Anggap Enteng, Kita Ini Punya Aturan!
Kemudian, Sulawesi Tenggara (71,80 persen), Kepulauan Riau (62,55 persen), Sumatera Utara (57,36 persen), Banten (47,58 persen), Maluku Utara (42,14 persen), Kalimantan Selatan (37,71 persen), Sulawesi Utara (29,53 persen). Lalu, Papua Barat (10,85 persen), Nusa Tenggara Timur (8,89 persen), Maluku (3,09 persen), Sulbar (2,96 persen), Papua (0,74 persen).
Dengan masih adanya desa yang belum 100 persen memiliki Posko PPKM, pihaknya akan terus memfasilitasi percepatan pembentukan Posko PPKM mikro tingkat desa. Sehingga, seluruhnya bisa segera memiliki Posko PPKM.
(Arief Setyadi )