Keluarga Nakes yang Meninggal Akibat Covid-19 Tuntut Kompensansi yang Tak Kunjung Turun

Bahkan, kebijakan yang sama secara eksplisit mengatakan bahwa "staf rumah sakit swasta/pensiunan/sukarelawan/juga dapat direkrut untuk tanggung jawab terkait Covid-19" dan bahwa mereka akan "ditanggung sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kementerian kesehatan dan kesejahteraan keluarga". Dalam beberapa kasus, praktisi swasta dipaksa oleh pemerintah untuk bekerja.

Dr Nilima Vaidya Bhamare, yang tinggal di Mumbai, mengatakan bahwa tahun lalu pemerintah kota setempat memberi tahu dokter swasta bahwa mereka akan kehilangan lisensi mereka jika klinik mereka tidak tetap buka selama pandemi.

"Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari tidak memiliki infrastruktur," katanya.

"Meskipun semua ini [mereka] tidak mau menghormati klaim atau memberikan fasilitas kepada kami. Kami harus pergi ke pengadilan karena pemerintah tidak mau mendengarkan,” lanjutnya.

Mantan Menteri Kesehatan India,K Sujatha Rao, mengatakan kebijakan itu "sangat membatasi".

“Harus diperluas. Yang harus diprioritaskan adalah tenaga kesehatan kita. Seharusnya pemerintah lebih berbesar hati, baik swasta atau pemerintah, saya tidak akan membeda-bedakan itu pada saat ini,” ujarnya.

Pada November 2020, sebuah laporan parlemen, yang mencatat sejumlah besar lowongan di rumah sakit umum, merekomendasikan "remunerasi yang memadai dan insentif keuangan bersama dengan cakupan asuransi" untuk semua petugas kesehatan.

"Para dokter, yang telah mempertaruhkan hidup mereka dalam perang melawan pandemi harus diakui sebagai martir dan keluarga mereka diberi kompensasi yang memadai," terang laporan itu.

Tetapi beberapa petugas kesehatan dan keluarga mereka mengatakan kepada BBC bahwa ini bukan keahlian mereka.

"Saya merasa sangat sedih," kata Dr Jayesh Lele, sekretaris jenderal IMA.

"PM Modi sangat menghormati dokter, tetapi apa efek dari semua itu?,” ungkapnya.

(Susi Susanti)