Penangkapan Terukur, Kebijakan KKP Kelola Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan
Dia pun mengingatkan agar KKP melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang akan mendapatkan izin untuk penangkapan industri guna memkasimalkan kebijakan ekonomi biru di KKP.
"Dalam konteks kuota dalam perikanan terukur ini harus dijaga dengan benar dan baik karena tentu ada yang berbeda dengan dia yang pergi melaut dengan skala indutri dan nelayanan tradisional. Kami menekankan pada skala industri," ujarnya.
"Sekarang memang tidak ada perizinan untuk nelayan tradisional tapi apakah ke depan kebijakan terukur ini bicara tentang distribusi bahan bakar bersubsidi agar tidak dicabut. Karena diasumsikan ruang (zona) pencurian ikan ini ada dioknum pemain besar bukan nelayan bersubsidi," tuturnya.
Baca juga: Jurus Trenggono Kumpulkan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan
(Fakhrizal Fakhri )
