Transformasi, Ancaman Bagi Masa Depan

Tingkat “otonomi orang” yang dicapai di bawah sistem Tiongkok dapat membebaskan China dari kontradiksi sosial dan gangguan politik yang menghantui negara-negara barat. Hal ini dikarenakan budaya Tiongkok selalu mengutamakan kebaikan bersama di atas individu. Komunisme yang bersandar pada analisis radikal barat tentang realitas ekonomi dan sosial, tidak akan berhasil tanpa latar belakang budaya tersebut.

Dalam jangka panjang, lanjut Jean, segalanya akan menjadi lebih sensitif. Tingkat otonomi orang yang disebabkan oleh pembangunan, dapat membuka kontradiksi masyarakat China yang mampu membawa gangguan dan pergolakan politik dengan konsekuensi internasional yang dramatis.

Dunia sedang menuju turbulensi dan krisis iklim sedang berlangsung. Di beberapa kalangan, kesadaran global sedang terbangun seputar isu ekologi dan pemanasan global. Dalam strata yang kurang berpendidikan, ketegangan tentang identitas nasional dan identitas agama mungki meningkat.

“Dengan demikian, dunia mungkin berada di persimpangan jalan antara pencerahan dan kegelapan,” kata Jean.

Oleh sebab itu, Indonesia harus tetap berada di luar pertikaian ekonomi dan budaya yang terjadi di Kawasan Asia yang lebih luas maupun yang sedang dilakukan. Di tingkat Indonesia, perlu mewaspadai perubahan demografis di wilayah multi agama.

“Untuk saat ini Indonesia belum keluar dari jalur,” kata Jean.

The 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis dan Jumat, 21 dan 22 Oktober 2021, pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB juga menghadirkan sembilan narasumber terkemuka lain, di antaranya, Mr. Rudy Breighton, M. B. A., M. Sc. dari Intercontinental Technology and Strategic Architect Boston; Prof. Dr. Robert W. Hefner, Former Director of the Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), Universitas Boston; Prof. Donald K. Emmerson Direktur Southeast Asia Forum (SEAF) di Shorenstein Asia-Pacific Research Center di Stanford University; Dr. Gita Wirjawan, Patron and Advisory Board of the School of Government and Public Policy (SGPP) dari Indonesia; Dr. Robertus Robert, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta; Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia; dr. Roslan Yusni Hasan, Sp.BS., Neurosains dari Indonesia; Baskara Tulus Wardaya, Ph.D., Sejarawan Indonesia; dan Dimas Oky Nugroho, Ph.D., Cendekiawan sosial-politik.

(Khafid Mardiyansyah)