Pasca Ada Covid-19, Ketum IJTI: Kepercayaan Publik terhadap Media Konvensional Meningkat
"Saya ingat betul itu, beberapa tahun lalu di Jawa Timur, ada media yang namanya KPK, dia itu kerjaannya itu menghajar kepala sekolah, kepala dinas, dana BOS, itu media tersebut ngejar ke kepala dinas, ada di Dewan Pers kasusnya," beber Yadi.
"Nah, dikira oleh kepala dinas itu KPK beneran mau nangkap, ternyata media 'KPK' itu. Sampai akhirnya dia loncat, kemudian dia meninggal. Itu betul-betul sangat riuh sekali dan ini menjadi problem," sambungnya.
Baca Juga: Cegah Hoaks, Media Harus Berperan Jadi Agent of Wisdom
Yadi meminta agar pemerintah ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan maraknya media abal-abal. Di mana, perlu adanya pemanfaatan publisher right yang mengatur media.
"Pemerintah memang harus muncul ketika Wens dan kawan-kawan, termasuk kami di Dewan Pers mengusung publisher right dan di approve oleh Pak Dirjen dan Pak Menkominfo itu adalah kemajuan yang sangat luar biasa, itu adalah angin segar yang harus kita manfaatkan," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
