PDIP Sindir Politik Bansos Jelang Pemilu di Rezim SBY
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kritiyanto menyinggung soal kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto menyinggung penggunaan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009 silam.
(Baca juga: Saksi AHY soal Moeldoko Beri Rp100 Juta dan Handphone Merupakan Fitnah Keji!)
"Coba CSIS hitung berapa biaya Pemilu kita dari pusat hingga ke daerah dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada tahun 2009 dalam politik bansos," kata Hasto dalam paparannya di diskusi CSIS Indonesia bertajuk Menimbang Sistem Pemilu 2024 secara daring, Senin (1/11/2021).
(Baca juga: Sekjen PDIP: Jangan Bawa Kontestasi Pilpres 2024 Terlalu Awal)
Hasto mengutip pernyataan dari salah satu peneliti luar negeri, bahwa dampak dari penggunaan politik bansos yang dilakukan ini ternyata dinilai membebani APBN akibat pembelanjaan bansos.
"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politic populism," ujarnya.
"Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis," ujar Hasto melanjutkan.
Hasto menegaskan, apa yang disampaikannya terkait politik bansos SBY di 2009 merupakan fakta terkait Pemilu. Sehingga, ia menyebut pernyataannya itu tak bermaksud untuk mempolitisasi.
"Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS. Sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait Pemilu yang lalu," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
