SUMSEL - Sidang perkara korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang dilakukan terdakwa Eddy Hermanto dan Syarifuddin MF berujung vonis 12 tahun. Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam kasus tersebut terdakwa Eddy Hermanto menjabat selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan terdakwa Syarifuddin MF selaku Ketua Divisi Lelang Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Para terdakwa tersebut merupakan dua dari empat orang terdakwa dalam satu berkas perkara.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Eddy Hermanto dan Syarifuddin MF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda masing-masing Rp500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing empat bulan," kata Ketua Majelis Hakim Syahlan Effendi membacakan amar putusannya di Palembang, Jumat (19/11/2021).
Menurutnya, selain pidana penjara, setiap terdakwa wajib untuk membayar denda pengganti atas kasus tersebut masing-masing untuk tersangka Eddy Hermanto senilai Rp218 juta subsider dua tahun penjara. Lalu untuk terdakwa Syarifuddin senilai Rp1 miliar subsider dua tahun delapan bulan penjara.
Berlaku ketentuan bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berstatus inkracht (berkekuatan hukum) maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa untuk dilelang.
Hasil dari pelelangan tersebut uangnya dikembalikan kepada negara. "Kalau nilainya masih tidak mencukupi maka dikenakan pidana penjara dua tahun dan dua tahun delapan bulan," ujarnya.
Baca Juga : PPATK: Pola Transaksi Korupsi Berubah pada Pandemi Covid-19
Hakim berpandangan, hukuman yang diberikan tersebut sudah memenuhi asas keadilan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemberantasan korupsi sekaligus yang bersangkutan tidak menyesali perbuatannya.
Setelah memeriksa alat bukti, keterangan saksi dan pendapat ahli di persidangan maka hakim menilai ada beberapa hal yang membuktikan terdakwa bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan terhadap mereka.
Perbuatan yang dimaksud tersebut di antaranya, terdakwa di luar kewenangannya sudah menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan pihak terkait, tidak melibatkan anggota dalam pelelangan pembangunan, di luar kewenangan menerima honor, fasilitas perjalanan yang dalam hal ini mengandung unsur kerugian negara senilai Rp64 miliar.
