Pengungsi Rohingya Gugat Facebook Rp2.160 Triliun Terkait Kekerasan di Myanmar

Rahman Asmardika, Okezone · Selasa 07 Desember 2021 12:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 07 18 2513190 pengungsi-rohingya-gugat-facebook-rp2-160-triliun-terkait-kekerasan-di-myanmar-ws1XmbhSKM.jpg Foto: Reuters.

LONDON - Pengungsi Rohingya Myanmar menggugat Meta Platforms Inc, yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook, sebesar USD150 miliar (sekira Rp2.160 triliun) atas tuduhan bahwa perusahaan media sosial itu tidak mengambil tindakan terhadap ujaran kebencian anti-Rohingya yang berkontribusi pada kekerasan etnis yang terpinggirkan itu.

BACA JUGA: Menlu RI Ingatkan Dunia Agar Tak Kesampingkan isu Rohingya

Sebuah pengaduan class action Amerika Serikat (AS), yang diajukan di California pada Senin (6/12/2021) oleh firma hukum Edelson PC dan Fields PLLC, berpendapat bahwa kegagalan perusahaan untuk mengawasi konten dan desain platformnya berkontribusi pada kekerasan dunia nyata yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Dalam aksi terkoordinasi, pengacara Inggris juga menyerahkan surat pemberitahuan ke kantor Facebook London.

Facebook tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar tentang gugatan tersebut. Perusahaan itu mengatakan "terlalu lambat untuk mencegah kesalahan informasi dan kebencian" di Myanmar dan sejak itu mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menindak penyalahgunaan platform di wilayah tersebut, termasuk melarang militer dari Facebook dan Instagram setelah kudeta 1 Februari.

BACA JUGA: Bagaimana Facebook 'Meluaskan Kebencian' terhadap Warga Muslim Rohingya di Myanmar

Facebook mengatakan mereka dilindungi dari kewajiban atas konten yang diposting oleh pengguna oleh undang-undang internet AS yang dikenal sebagai Bagian 230, yang menyatakan bahwa platform online tidak bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh pihak ketiga. Pengaduan tersebut mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk menerapkan hukum Burma pada klaim tersebut jika Bagian 230 diajukan sebagai pembelaan.

Meskipun pengadilan AS dapat menerapkan hukum asing untuk kasus-kasus di mana dugaan kerugian dan aktivitas oleh perusahaan terjadi di negara lain, dua ahli hukum yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan mereka tidak mengetahui preseden yang berhasil untuk hukum asing yang diajukan dalam tuntutan hukum terhadap perusahaan media sosial di mana perlindungan Bagian 230 bisa berlaku.

Anupam Chander, seorang profesor di Pusat Hukum Universitas Georgetown, mengatakan bahwa meski menerapkan hukum Burma dalam perkara ini bukan sebuah langkah yang “tidak pantas”, dia memprediksi langkah ini “tidak mungkin berhasil". Chander mengatakan bahwa "Akan aneh bagi Kongres untuk mengambil tindakan di bawah hukum AS tetapi mengizinkan mereka untuk melanjutkan di bawah hukum asing.".

Lebih dari 730.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar pada Agustus 2017 setelah tindakan keras militer yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan. Kelompok hak asasi mendokumentasikan pembunuhan warga sipil dan pembakaran desa.

Pihak berwenang Myanmar mengatakan mereka memerangi pemberontakan dan menyangkal melakukan kekejaman sistematis.

Pada 2018, penyelidik hak asasi manusia PBB mengatakan penggunaan Facebook telah memainkan peran kunci dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memicu kekerasan. Penyelidikan Reuters tahun itu, yang dikutip dalam pengaduan AS, menemukan lebih dari 1.000 contoh posting, komentar, dan gambar yang menyerang Rohingya dan Muslim lainnya di Facebook.

Pengadilan Kriminal Internasional telah membuka kasus atas tuduhan kejahatan di wilayah tersebut. Pada September, seorang hakim federal AS memerintahkan Facebook untuk merilis catatan akun yang terkait dengan kekerasan anti-Rohingya di Myanmar yang telah ditutup oleh raksasa media sosial itu.

Gugatan class action baru merujuk klaim oleh pelapor Facebook Frances Haugen, yang membocorkan cache dokumen internal tahun ini, bahwa perusahaan tidak mengawasi konten yang kasar di negara-negara di mana komentar semacam itu kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian paling besar.

Keluhan tersebut juga mengutip laporan media baru-baru ini, termasuk laporan Reuters bulan lalu, bahwa militer Myanmar menggunakan akun media sosial palsu untuk terlibat dalam apa yang secara luas disebut militer sebagai "pertempuran informasi."

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini