Akui Ada Ketimpangan Kepemilikan Lahan, Mahfud MD: Itu Terjadi di Masa Lalu
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Poltik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui bahwa memang ada ketimpangan kepemilikan lahan.
Pengakuan tersebut sekaligus menjawab kritikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abas yang berpidato mengenai ketimpangan di bidang pertanahan. Namun, Mahfud menjelaskan bahwa yang disebutkan Anwar adalah yang legal.
"Mafia tanah, itu yang dikritik oleh Anwar Abbas. Bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ya betul. Tapi itu yang legal yang disebut itu," ujar Mahfud dalam acara Rakornas Satgas Saber Pungli di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2021).
Mahfud membeberkan, pemberian lahan oleh negara sudah terjadi sejak dulu dan dilakukan secara sah, namun tidak adil. Dia mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang diberi secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh negara.
Baca juga: Singgung Kasus Rachel Vennya, Mahfud MD ke Saber Pungli: Masih Ada yang Curi-Curi
"Artinya Negara memberi secara resmi tapi tak adil. Karena itu Pak Jokowi jawab, lho itu kan terjadi dulu. Sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah berdasar hukum, keputusan pemerintah yang diberi secara sah atau perjanjian secara sah tak bisa dibatalkan sepihak oleh negara. Nah itu, yang legal saja pakai kongkalikong gitu. Tapi memang itu terjadi di masa lalu," bebernya.
Baca juga: Cabut HGU dan HGB yang Ditelantarkan! Jokowi Bakal Bagi-Bagi Tanah: Silakan Datang ke Saya
Mahfud mengungkapkan bahwa pernah ada partai politik yang memprotes terkait pemberian lahan negara tersebut. Dia juga memiliki bukti siapa-siapa saja yang memiliki hak penguasaan hutan (HPH).
"Lalu dulu ada yang protes partai. Kalau nggak percaya datang ke kantor saya, saya punya, siapa yang punya HPH sekian juta hektare, tahun berapa dikeluarkan oleh siapa tahun berapa saya punya," ucapnya.
