Share

PERISKOP 2022: Krisis Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 05 Januari 2022 11:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 05 18 2527530 periskop-2022-krisis-afghanistan-di-bawah-pemerintahan-taliban-BtmDwQgYvw.jpg Foto: Reuters.

JAKARTA – Pada 15 Agustus 2021, Kelompok Taliban memasuki Ibu Kota Kabul dan mengambil alih pemerintahan di Afghanistan, dengan relatif mudah. Pasukan Afghanistan tidak mampu menahan gerak maju Taliban setelah ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO-nya. 

Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, Taliban berhasil menguasai kubu oposisi terakhir dan mengumumkan bahwa perang di Afghanistan telah berakhir. Taliban kemudian mengonsolidasikan kekuasaan dan membentuk pemerintahan.

BACA JUGA: Warga Afghanistan Serukan Dunia Akui Pemerintahan Taliban

Namun, meski konflik telah berakhir, krisis di Afghanistan nyatanya baru dimulai. Ekonomi negara itu dengan cepat runtuh menyebabkan banyak warga terancam kelaparan dan memunculkan bencana kemanusiaan.

Sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan, Afghanistan hidup dengan bergantung pada bantuan dana dari para donor, termasuk dari AS. Menurut data Bank Dunia, 75 persen belanja publik pemerintah Afghanistan dibiayai dengan dana hibah.

Setelah Taliban berkuasa, sebagian besar bantuan dana itu banyak yang terhenti, bahkan ada yang besarnya dikurangi.

Situasi diperparah oleh tindakan Amerika Serikat yang menahan dana cadangan Afghanistan sebesar USD9 miliar (sekira Rp126,9 triliun) agar tidak dapat diambil oleh Taliban. Dana Moneter Internasional (IMF) juga membatalkan pemberian dana untuk Afghanistan pasca pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban.

Tanpa ada dana untuk menjalankan negara, kondisi ekonomi Afghanistan pun runtuh, menciptakan krisis yang membawa jutaan orang ke ambang kelaparan.

BACA JUGA: Negara-Negara Muslim Bentuk Dana Perwalian, Bantu Afghanistan Hindari Bencana Kemanusiaan

Menurut data dari UNICEF pada November, setengah dari penduduk Afghanistan, sekira 23 juta jiwa, membutuhkan bantuan dengan segera.

Situasi juga semakin memburuk seiring berjalannya waktu dan tak adanya bantuan yang datang. Untuk bertahan hidup, warga Afghanistan terpaksa menjual apapun yang mereka miliki, termasuk anak-anak mereka.

Desakan bagi komunitas internasional untuk menolong warga Afghanistan pun semakin keras menggema.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Pada Desember, Pakistan, negara yang memberikan dukungan kepada pemerintahan Taliban di Afghanistan, menggelar Pertemuan Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna membahas krisis yang terjadi di Afghanistan dan menggalang dana untuk mengatasi krisis kemanusiaan di negara itu.

Pertemuan yang dihadiri juga oleh Indonesia itu menyepakati dibentuknya dana perwalian untuk membantu Afghanistan.

Terlepas dari itu, dunia internasional masih ragu untuk menyalurkan bantuannya ke Afghanistan. Pasalnya, ada kekhawatiran akan penyalahgunaan oleh pemerintah Taliban yang berkuasa, yang hingga saat ini masih belum mendapatkan pengakuan.

Meski Taliban telah berulang kali mendesak komunitas internasional untuk mengakui pemerintahannya di Afghanistan, Negara-Negara Barat enggan melakukannya tanpa ada jaminan perbaikan situasi hak asasi manusia (HAM) di negara itu.

Isu HAM memang menjadi masalah yang terus mengemuka setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Kelompok Islamis itu memberlakukan hukum Islam yang ketat, yang dianggap membatasi hak-hak warga Afghanistan, terutama kaum wanita, saat berkuasa dua dekade lalu.

Setelah melengserkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, Taliban telah berjanji akan lebih moderat dalm memerintah di Afghanistan. Namun, nyatanya kelompok itu tetap memberlakukan aturan yang membatasi hak asasi warganya, terlebih kaum perempuan.

Taliban belum memenuhi janjinya untuk memberikan hak yang lebih baik kepada kaum wanita. Perempuan di Afghanista masih dilarang bersekolah, bekerja di sektor publik, bahkan bepergian tanpa didampingi laki-laki.

Ironisnya, situasi HAM ini semakin memburuk di penghujung 2021 dan diprediksi akan semakin parah di 2022.

Namun, semakin lama dunia internasional, terutama Negara Barat menangguhkan bantuan bagi Afghanistan, rakyat negara itulah yang akan semakin menderita.

Desakan dari berbagai pihak agar bantuan bagi warga Afghanistan segera disalurkan bermunculan. Terlepas dari tekanan terhadap Taliban, dunia internasional dinilai memiliki tanggung jawab untuk membantu rakyat Afghanistan.

Tanpa bantuan itu, situasi di Afghanistan pada 2022 akan semakin memburuk, bahkan krisis kemanusiaan yang lebih parah mungkin terjadi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini