Share

Mali Usir Dubes Prancis, Beri Waktu 72 Jam untuk Angkat Kaki

Rahman Asmardika, Okezone · Selasa 01 Februari 2022 13:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 01 18 2540931 mali-usir-dubes-prancis-beri-waktu-72-jam-untuk-angkat-kaki-WrwVUm1A3l.jpg Bendera Prancis berkibar di sebuah kamp operasi selama Operasi Barkhane di Gao, Mali, 1 Agustus 2019. (Foto: Reuters)

BAMAKO – Pemerintah Mali memberi waktu 72 bagi Duta Besar Prancis untuk meninggalkan negara itu menyusul komentar “keterlaluan” dan “bermusuhan” yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Prancis tentang pemerintahan transisi. Pesan pengusiran itu disiarkan di televisi nasional Mali pada Senin (31/1/2022) pagi. 

Diwartakan BBC, dalam sebuah pernyataan pemerintah Mali mengumumkan bahwa Meyer telah "dipanggil dan diberitahu tentang keputusan pemerintah yang mengundangnya untuk meninggalkan wilayah nasional (Mali) dalam waktu 72 jam menyusul komentar bermusuhan dan keterlaluan oleh menteri luar negeri Prancis baru-baru ini".

BACA JUGA: Kudeta Kedua dalam Setahun, Presiden dan PM Mali Mundur Setelah Ditangkap Junta Militer

Kementerian Luar Negeri Prancis mengonfirmasi akan memanggil pulang Dubes Joelle Meyer terkait pengusiran tersebut.

Pekan lalu Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pekan lalu mengatakan junta Mali "tidak sah" dan "di luar kendali", yang memicu kemarahan pemimpin militer di Bamako, yang “mengutuk keras” komentar tersebut.

Junta sebelumnya juga telah memperingatkan Denmark untuk segera menarik lebih dari 100 personel militernya yang memasuki Mali sebagai bagian dari pasukan anti-terorisme. Junta menganggap kehadiran personel militer Denmark tersebut ilegal, meskipun ada klaim dari Kopenhagen bahwa mereka ada di sana atas "undangan yang jelas".

BACA JUGA: Macron Lontarkan Komentar 'Tak Menyenangkan', Mali Panggil Dubes Prancis

Hubungan antara Prancis dan Mali, negara yang terkurung daratan di Afrika Barat, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, telah memburuk sejak tentara merebut kekuasaan pada Agustus 2020.

Ketegangan meningkat lebih lanjut bulan ini ketika junta membatalkan kesepakatan untuk mengatur pemilihan pada Februari dan berjanji untuk memegang kekuasaan hingga 2025.

Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly menuduh penguasa Mali meningkatkan "provokasi" terhadap negaranya.

Meyer "dipanggil dan diberitahu tentang keputusan pemerintah yang mengundangnya untuk meninggalkan wilayah nasional dalam waktu 72 jam menyusul komentar bermusuhan dan keterlaluan oleh menteri luar negeri Prancis baru-baru ini", kata pemerintah Mali dalam sebuah pernyataan yang dibacakan di televisi nasional.

Prancis masuk ke Mali pada 2013 setelah gerilyawan Islam menyerbu bagian utara negara itu. Dengan bantuan Prancis, tentara Mali telah merebut kembali wilayah itu, tetapi gerilyawan melancarkan pemberontakan yang semakin berdarah di seluruh wilayah Sahel.

Prancis juga memiliki pasukan di Niger dan Burkina Faso, yang juga memerangi pemberontakan jihadis.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini