Share

Korban Warga Sipil di Negara yang Dilanda Perang Naik 2 Kali Lipat Usai PBB Selesai Bertugas

Susi Susanti, Okezone · Sabtu 12 Februari 2022 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 12 18 2546215 korban-warga-sipil-di-negara-yang-dilanda-perang-naik-2-kali-lipat-usai-pbb-selesai-bertugas-EpE8wKCDUh.jpg Jumlah korban warga sipil naik 2 kali lipat usai PBB selesai bertugas di negara yang dilanda perang (Foto: AP)

YAMAN - Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) mengatakan pada Kamis (10/2) sebanyak 1.535 warga sipil telah terluka atau tewas dalam konflik Yaman selama empat bulan sejak berakhirnya mandat misi pemantauan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di negara yang dilanda perang.

Lembaga Swadaya Manusia (LSM) kemanusiaan yang berfokus pada pengungsi mengutip data yang diberikan oleh LSM lain yakni Proyek Pemantauan Dampak Sipil, menyebutkan jumlah ini naik hampir dua kali lipat dari empat bulan terakhir ketika misi masih aktif.

Pernyataan itu menambahkan periode sejak Oktober 2021, ketika Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) memutuskan untuk mengakhiri misi Yaman,  juga mencatat  korban sipil yang disebabkan oleh serangan udara meningkat 39 kali lipat.

Baca juga: Jutaan Warga Yaman Hidup Sengsara di Kamp-Kamp Jorok

“Penghapusan badan investigasi hak asasi manusia yang penting ini membawa kami kembali ke pelanggaran yang tidak terkendali dan mengerikan,” kata Erin Hutchinson, Direktur Negara untuk Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) di Yaman.

Baca juga: Serangan Koalisi Arab Saudi Tewaskan Setidaknya 14 Orang di Yaman

Dia menambahkan bahwa dunia mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian anak-anak dan keluarga Yaman karena tidak ada lagi pemantauan independen, internasional, dan tidak memihak atas kematian warga sipil di negara yang dilanda perang itu.

NRC juga meminta PBB untuk segera mengembalikan badan pemantau untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkonflik berhenti melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dengan impunitas.

Seperti diketahui, Kelompok Pakar Terkemuka di Yaman didirikan UNHRC pada 2017 dan ditugaskan untuk pemeriksaan komprehensif dari semua dugaan pelanggaran HAM dan hukum internasional di Yaman.

UNHRC menolak untuk memperbarui mandat kelompok tersebut pada Oktober tahun lalu setelah pemungutan suara yang melibatkan 18 anggota dewan mendukung pembaruan dan 21 anggota menentangnya.

Pertama kalinya dilaporkan dewan menolak resolusi yang diusulkan. Langkah itu dikutuk oleh para ahli kelompok itu, yang menyebutnya sebagai kemunduran besar bagi semua korban konflik bersenjata di Yaman dan tanda kurangnya kemauan politik untuk mengatasi situasi tersebut.

Proyek Pemantauan Dampak Sipil telah melaporkan bahwa lebih dari 5.000 orang, termasuk lebih dari 1.000 anak-anak, terbunuh oleh “kekerasan bersenjata” sejak 1 Desember 2017. Laporan Program Pembangunan PBB November 2021 memperkirakan konflik tersebut merenggut total 377.000 nyawa pada akhirnya. 2021 – 60% di antaranya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap makanan, air, dan perawatan kesehatan.

Yaman telah mengalami konflik berkelanjutan sejak 2014. Pada 2015, koalisi pimpinan Saudi meluncurkan kampanye militer di negara itu untuk mendukung pemerintah nasional memerangi gerilyawan Syiah Houthi yang diduga didukung oleh Iran. AS juga terlibat dalam beberapa operasi melawan Houthi, tetapi menghentikannya pada 2021. Washington masih mendukung kampanye yang dipimpin Saudi di sana. PBB menggambarkan konflik itu sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini