Bareskrim Limpahkan Kasus Mafia Tanah Depok ke JPU
Ahmad Ramadhan menyebutkan penanganan mafia tanah tersebut terdaftar dalam LP/B Nomor 0372/VII 2020 Bareskrim tertanggal 8 Juli 2020 dengan pelapor atas nama Rudi Ringardi SH, dan korban atas nama haji Ema Sajili dan terlapornya adalah atas nama BA.
Kata Ahmad Ramadhan, perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, 266 KUHP, 378 KUHP, dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55, Pasal 56. Kasus ini saat ini ditangani oleh Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
"Kami jelaskan bahwa dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta ini dibuat oleh saudara H dan saudara MA yang dibantu oleh saudara EH. Di mana, saudara EH saat itu jabatannya adalah Camat Sawangan. Jadi, saya ulangi saat itu, jadi saat ini beliau bukan camat lagi," jelas Ahmad Ramadhan.
Para penyidik telah mendapatkan cukup bukti untuk meningkatkan kasus tersebut dan menetapkan tersangka. "Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut telah digunakan oleh tersangka atas nama BUR sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik Saudara Ema Sajili kepada pemerintah kota Depok yang peruntukannya adalah untuk tempat pemakaman umum. Padahal, faktanya tanah milik saudara Ema tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan. Artinya dalam hal ini ada pemalsuan," tutur Ahmad Ramadhan.
Pemalsuan ini dikatakannya merupakan modus yang dilakukan oleh pelaku BUR untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Depok. "Kemudian, penyerahan tanah makam tersebut dilakukan oleh tersangka BUR sebagai persyaratan penerbitan IMB. Jadi, dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan sebagai lampiran untuk penerbitan IMB pada PT Abdi Luhur Kawulowalit. Tentu ini untuk kepentingan tersangka BUR. Dan atas penyerahan tanah tersebut telah diproses dan diterima oleh Pemkot Depok," ucap Ahmad Ramadhan.
Lebih lanjut, Polri akan berkoordinasi dengan pihak terkait perihal dugaan kasus mafia tanah dengan modus pemalsuan. "Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli, tentu dalam hal ini saksi ahli di bidang pertanahan. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Kemudian tentu berkoordinasi dengan JPU, Jaksa Penuntut Umum," pungkas Ahmad Ramadhan.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
