KPK Bongkar Potensi Korupsi Pengelolaan Dana Pencegahan Stunting
Pencegahan stunting sendiri merupakan salah satu fokus program pemerintah Indonesia. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal hingga mampu berinovasi serta berkompetisi di tingkat global.
Rapat koordinasi masalah stunting tersebut diketahui juga dihadiri dari unsur pemerintah yaitu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Suprayoga Hadi.
Kemudian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi; Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres Abdul Mu'is; Plh Direktur Korsup Wilayah IV KPK, Jarot Faizal; serta Direktur Korsup Wilayah V KPK Budi Waluya.
Dalam kesempatan itu, pihak KPK mengonfirmasi serta meminta penjelasan langsung kepada pemerintah mengenai kemajuan program stranas percepatan penurunan stunting. Sebab, stunting merupakan salah satu masalah serius yang harus difokuskan pemerintah dan sejumlah pihak lainnya.
Baca juga:BKKBN: Kasus Stunting Turun 3,3% dalam 2 Tahun Terakhir
Menindaklanjuti temuan KPK tersebut, Suprayoga menjelaskan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin selaku Ketua Pengarah Percepatan Penurunan Stunting menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Kemudian, pada tahun 2030 menjadi 0% sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs).
Baca juga: Turunkan Stunting, Kominfo RI Sosialisasikan kepada Calon Pengantin dan Pasutri Muda
Sejak program ini dimulai pada 2018, Suprayoga mengklaim bahwa tim percepatan penurunan stunting sudah berhasil menurunkan prevalensi stunting pada 2021 menjadi 24%, dari angka awal di atas 27%. Ia mengatakan, program tersebut dijalankan di setiap daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan tiap daerah.
"Kami juga mempunyai tim percepatan penurunan stunting dari level provinsi, kabupaten, hingga desa," klaim Suprayoga.
Suprayoga turut merinci anggaran stunting tiap tahunnya, yakni sejak 2018 sebesar Rp24 triliun, lalu menjadi Rp29 triliun pada 2019, Rp39,8 triliun pada 2020, dan Rp35,3 triliun pada tahun 2021. "Anggaran sebesar itu menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas stunting," katanya.
