Mahfud MD Jawab Tantangan Debat Sejarah Fadli Zon: Silakan, Langsung Datang Saja
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menjawab tantangan debat anggota Komisi I DPR Fadli Zon dengan para sejarawan terkait Keppres Nomor 2/2002 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Dimana beleid tersebut meniadakan nama Soeharto.
Mulanya, melalui akun media sosial pribadi Twitter, Fadli menyatakan, jika berdebat bisa saling beradu data. Menurut dia juga, Mahfud jangan sampai membelokkan sejarah.
"P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!," cuit Fadli.
Merespons Fadli, Mahfud meminta agar Fadli saja yang menghubungi sejarawan tersebut. Bahkan, Mahfud membawa-bawa nama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ihwal masalah ini.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY," jawab Mahfud.
Menurut dia, permasalahan ini sudah didiskusikan sejak beberapa tahun lalu, tepatnya Tahun 2018. Eks Menteri Pertahanan (Menhan) ini mengaku ikut rapat tersebut.
"Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Sy tak ikut di sana. Sy juga tak sempat jadi panitia debat," ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut Fadli bukan seorang ahli di bidang sejarah. Lebih lugas Fadli disebutnya bukan penentu benar tidaknya sebuah peristiwa sejarah.
"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Kendati demikian, sambung Mahfud, apa pun pernyataan yang terlontar dari Fadli Zon tetap harus didengarkan. Lebih jauh dikatakan, pemerintah sama sekali tak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan.
Dia menjelaskan, meski nama Soeharto tak ada dalam Keppres, tapi Soeharto tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademiknya. Hal itu pun juga dibenarkan oleh sejarawan dari UGM.
"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
