Hendi dan Tia Berhasil Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Semarang
SEMARANG - Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang pada 2021 berhasil mencapai titik terendah dalam kurun dua puluh tahun terakhir. Tercatat titik tertinggi laju pertumbuhan penduduk ibu kota Provinsi Jawa Tengah terjadi pada 2003 mencapai 2,02%. Namun pada 2021 indikator tersebut mampu ditekan menjadi sangat rendah hingga ke angka 0,25%.
Atas capaian tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang Krisseptiana pun terpilih sebagai nominator penerima penghargaan Satya Lencana, berkaitan dengan program Keluarga Berencana. Hendrar Prihadi terpilih untuk nominasi Satyalencana Pembangunan, sedangkan Krisseptiana ada pada nominasi Satyalencana Wirakarya.
Sebagian dari rangkaian penilaian pemberian tanda jasa itu pun, tim verifikasi uji petik tanda kehormatan yang dipimpin oleh Kepala Biro GTK Setmilpres, Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono pun secara khusus datang ke Kota Semarang, Senin (14/3). Bersamanya hadir pulan Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Wahidah.
Bertempat di Situation Room Pemerintah Kota Semarang, Ludi Prastyono pun mengapresiasi kinerja Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu dalam membangun wilayah yang dipimpinnya. Ludi bahkan berkelakar Hendi bisa mendapatkan berbagai tanda kerhormata dengan pencapaian Kota Semarang saat ini.
"Saya lihat di Kota Semarang ini pembangunannya sudah komplit, bisa disimpan untuk tanda kehormatan lainnya. Tapi hari ini kita fokusnya terkait KB, dan itu pun juga sebenarnya sudah komplit menyentuh berbagai aspek seperti yang diterangkan Pak Wali dan Bu Kris (Ketua Tim Peggerak PKK Kota Semarang)," tutur Ludi.
Dalam paparannya, Hendi selaku Wali Kota Semarang menyebutkan memiliki grand design pembangunan kependudukan Kota Semarang yang terdiri dari lima pilar, yaitu pengedalian kuantitas penduduk, pengendalian kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
"Jadi kami di Kota Semarang ini dasarnya adalah bagaimana melakukan pengendalian kuantitas dan kualitas sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengendalian kuantitas salah satu yang kami lakukan adalah dengan menggratiskan pelayana KB, dan ada tambahan 1 juta rupiah untuk akseptor KB dengan metode operasi pria, atau vasektomi," ucapnya.
