Pimpinan KPK : Kepala Daerah yang Ditangkap Adalah Sampah dari Produk Politik Gagal
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sedikit mengamankan para kepala daerah saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hampir seluruh kepala daerah yang ditangkap KPK, kemudian dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi oleh pengadilan.
Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, para kepala daerah yang ditangkap tersebut adalah sampah dari produk politik yang gagal. Tak sedikit kepala daerah ditangkap KPK karena terbukti melakukan korupsi untuk mengembalikan modal saat kampanye.
"Jadi kenyataannya memang apa yang ditangkap oleh KPK adalah hilir atau sampah dari produk politik yang gagal," kata Nurul Ghufron saat menjadi narasumber dalam Talkshow bertema 'Mencegah Kriminal Menguasai Negeri' yang ditayangkan di akun YouTube PPATK, Selasa (22/3/2022).
BACA JUGA:Mendagri Minta Kepala Daerah hingga Lurah Segera Laporkan SPT Tahunan
"Sehingga, bagaimana tidak ya, para kontestasi pilkada itu, karena proses politiknya pakai biaya tinggi, sehingga ketika duduk saja, dia sudah harus berpikir bagaimana mengembalikan modalnya, dan itu tidak mungkin dari gaji resmi, karena gaji resminya tidak mencukupi," imbuhnya.
Ghufron menjelaskan, banyak kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan mulai dari segi perizinan hingga pengadaan barang dan jasa. Mayoritas kepala daerah yang terjerat kasus di KPK berkaitan dengan perizinan serta pengadaan barang dan jasa.
BACA JUGA:Ketua DPD RI Minta Kepala Daerah Serius Respons Laporan Mafia Bansos
"Dia (kepala daerah) harus berpikir dengan menyalahgunakan baik kuasa izinnya dia jual, kuasa sumber daya manusia nya dia jual-belikan, kuasa PBJ, pengadaan barang dan jasa dia jual-belikan dan semua yang sesuai dengan tipe-tipe daerahnya," bebernya.
Ghufron berharap kedepannya tidak hanya KPK yang fokus untuk menjadikan pilkada, pileg, hingga pemilu bersih dari praktik korupsi. Menurut Ghufron, harus ada kerja sama dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan politik kotor di Indonesia. Sehingga, kedepannya tercipta pemimpin bangsa yang bersih dan berintegritas.
"Semestinya produk kontestasi politik atau pemilih itu melahirkan pemimpin-pemimpin, seandainya ada sampah, bolehlah 5 atau 20 persen, tapi kalau kebalik, sampahnya yang lebih banyak, ini tidak akan selesai," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
