KPK Periksa Sekretaris MUI dan Ketua KNPI Bekasi sebagai Saksi Meringankan Rahmat Effendi
JAKARTA - Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE) mengajukan dua nama saksi untuk meringankan perkaranya. Rahmat Effendi meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memintai keterangan dua saksi meringankan tersebut.
Adapun, dua saksi meringankan tersebut yakni, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Hasnul Kholid Pasaribu dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi, Mardani Ahmad.
Penyidik lembaga antirasuah mengabulkan permintaan Rahmat Effendi. Dua saksi meringankan tersebut dipanggil oleh penyidik KPK hari ini. Keduanya bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Rahmat Effendi.
"Hari ini, pemeriksaan saksi yang meringankan atas permintaan tersangka RE dalam perkara korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (23/3/2022).
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setia Budi Jakarta Selatan, atas nama Hasnul Kholid Pasaribu, Sekretaris MUI Kota Bekasi dan Mardani Ahmad selaku Ketua KNPI Kota Bekasi," imbuhnya.
Baca juga: KPK Panggil Lurah hingga Pejabat Pemkot Bekasi terkait Korupsi Rahmat Effendi
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.
Baca juga: KPK Periksa Sekda Kota Bekasi terkait Kasus Rahmat Effendi
Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.
Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.
Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.
Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.
Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.
Baca juga: KPK Usut Aliran Dana ke Walikota Rahmat Effendi dari Proyek di Bekasi
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
