KPK Telisik Komunikasi Eks Petinggi BPK soal Pengurusan Dana Insentif Tabanan
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada komunikasi khusus mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Tabanan, Bali, yang saat ini sedang disidik.
(Baca juga: Kasus Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Periksa Mantan Suami Bupati Tabanan)
"Prof Bahrullah Akbar (Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai adanya komunikasi khusus untuk pengurusan dana DID tahun 2018 antara saksi dengan pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (24/3/2022).
(Baca juga: KPK Selidiki Proyek di Tabanan Bali yang Bersumber dari Dana Insentif Daerah)
Selain itu, penyidik juga telah memeriksa Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Yuddi Saptopranowo. Yuddi dikonfirmasi penyidik soal administrasi kepegawaian pihak yang berkaitan dengan perkara ini.
"Yuddi Saptopranowo (PNS Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI), hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan perkara ini," pungkasnya.
Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengusut kasus baru terkait dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Bali tahun anggaran 2018. Pengusutan itu ditandai dengan adanya penggeledahan di beberapa kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan Bali.
